Alreinamedia.com-Natuna, Lemahnya perekonomian di Kabupaten Natuna Akhir-akhir ini atas efesiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, tentunya membuat Pemerintah Daerah Harus Estra Keras dalam mengahadapi situasi ini.
Tunjangan tambahan pengahasilan pegawai (TPP), hingga pembayaran pihak ketiga yang tersendat pada tahun 2024 telah membuat perputaran ekonomi di Natuna menjadi Tersendat.
Arizki yang merupakan Anggota PWI Kepri saat di konfirmasi Jumat (28/2/25) menuturkan bahwa persoalan minimnya transfer pusat hingga ketergantungan Pemerintah Daerah, terhadap Transfer pusat tentunya menjadi beban berat yang akan dihadapi oleh Pemerintah Natuna. Apalagi Pendapatan Daerah terbesar Natuna hanya menggantungkan dari Perusahaan Slika saja.
“Ini sudah PR kita bersama, maka dari itu saya berharap oraganisasi wartawan Natuna Baik PWI, PJN hingga IJTI harus ikut andil dengan persoalan ini, sebab kalau hanya Pemerintah Daerah saja yang memikirkan tanpa di bantu oleh Wartawan dalam memberitakan edukasi terhadap masyarakat, maka dikhawtirkan akan menjadi bola liar dan isu liar sehingga menjadi gejolak terhadap masyarakatnya. Terang Arizki
Lanjut Arizki yang merupakan Anggota PWI Kepri juga menuturkan dalam waktu dekat beliau akan sowan ke Organisasi PJN hingga IJTI untuk menyatukan prespsi ya bersama-sama bersinergi dengan Pemerintahan Cen dan Jarmin.
Habis itu barulah nantinya tiga organisasi ini akan melakukan audensi kepada Pemerintah Daerah. Mudah-mudahan dengan sudah menyatunya prespsi Nanti, persoalan anggran Minim APBD Natuna bisa menemukan jalan terang. Pemerintah bekerja secara tupoksinya dan wartawan memberitakan secara aktual terhadap kondisi yang ada sehingga pemberintaan-pemberitaan liar hingga Hoaks tidak terjadi Pungkas Arizki Anggota PWI Kepri (Rian)
