Kebijakan WFH Sekali dalam Seminggu untuk ASN dan Sektor Swasta
Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) sekali dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN) serta sektor swasta setelah Lebaran 2026. Skema ini dirancang dengan penerapan terbatas, yakni hanya satu hari dalam sepekan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa aturan teknis terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyusun detail pelaksanaan agar kebijakan dapat berjalan efektif. WFH pasca-Lebaran ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam merespons kondisi global. Salah satu latar belakangnya adalah kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada kebutuhan efisiensi energi. Dengan penerapan kerja jarak jauh secara berkala, diharapkan konsumsi energi dapat ditekan.
Meski begitu, pemerintah tetap mempertimbangkan keseimbangan antara produktivitas dan efisiensi. Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini akan segera diterapkan setelah momen Lebaran. Ia juga memastikan bahwa rincian aturan akan diumumkan sebelum kebijakan mulai diberlakukan.
Kebijakan WFH Sekali dalam Seminggu
Kebijakan tersebut berlaku bagi ASN, sementara untuk sektor swasta bersifat imbauan. Selain itu, WFH tidak diterapkan pada sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung. Hal ini disampaikan oleh Airlangga Hartarto, yang menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan produktivitas.
WFH Dinilai Positif bagi Rumah Tangga dan Pariwisata
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penerapan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, berpotensi menciptakan akhir pekan yang lebih panjang hingga Minggu. Jadwal WFH yang berdekatan dengan akhir pekan dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberi dampak bagi sektor pariwisata.
Purbaya juga menyampaikan, skema WFH berkaitan dengan upaya efisiensi energi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Ada hitungan kasar sekali (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” ujar Purbaya. Meski begitu, Purbaya meminta agar skema WFH dipikirkan matang-matang demi menjaga keseimbangan antara produktivitas dan fleksibilitas kerja.
“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya, WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.
Negara-negara Asia Tenggara Mengambil Langkah Efisiensi BBM
Sebelum wacana WFH mengemuka, beberapa negara di Asia Tenggara sudah mulai menerapkan langkah efisiensi imbas perang Iran dengan AS dan Israel yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Salah satunya Thailand yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk WFH sebagai langkah menghemat BBM akibat krisis minyak.
Selain itu, Pemerintah Filipina juga menerapkan sistem empat hari kerja untuk menekan konsumsi BBM. Kemudian, Pemerintah Malaysia turut mengkaji skema WFH bagi PNS sebagai langkah efisiensi imbas gejolak geopolitik global.
