Komitmen DPR RI dalam Percepatan Pembangunan IKN
Dalam rangka mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Anggaran (Banggar) DPR menggelar kunjungan kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu hingga Kamis, 19 hingga 20 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, DPR menunjukkan komitmennya terhadap percepatan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara.
Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah, menyatakan bahwa kedatangan pihaknya adalah bukti nyata komitmen DPR untuk mendukung pembangunan IKN. “Kami hadir lengkap untuk memberikan dukungan dan memastikan IKN dapat segera terealisasi,” ujarnya dalam acara tersebut.
Selain Banggar DPR, kegiatan ini turut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur.
Progres Pembangunan Tahap Kedua
Dalam rapat koordinasi tersebut, Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Pembangunan dibagi menjadi tiga batch:
- Batch 1 (2025): Kontrak tahun tunggal telah mencapai rata-rata progres konstruksi sebesar 76% per 10 November 2025.
- Batch 2 (2025–2027): Saat ini sedang berlangsung proses kontrak dengan penyedia jasa, dengan progres telah terkontrak 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi per 10 November 2025.
- Batch 3 (2026–2028): Kini berada pada tahap persiapan tender.
Sumber Pendanaan Pembangunan IKN
Pembangunan IKN didanai melalui tiga skema utama, yaitu APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Sampai 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi sebesar Rp158,73 triliun, yang mencakup sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel (MUT).
Sementara itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial. Nilai investasi dari kerja sama ini mencapai sekitar Rp66 triliun.
Dukungan Pemerintah Pusat
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen kuat melalui Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025. “Perpres ini menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan terus berkembang,” katanya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Kontribusi Ekonomi Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa pembangunan IKN telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Dalam dua tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7%,” ujarnya.
Kolaborasi untuk Masa Depan IKN
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak—mulai dari DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta—pembangunan IKN semakin menunjukkan bahwa agenda ini bukan sekadar pemindahan ibu kota. Namun, lebih dari itu, upaya pemerataan pembangunan yang memberi ruang lebih besar bagi kemajuan wilayah timur Indonesia.
Kolaborasi yang terus menguat ini menjadi fondasi penting untuk memastikan IKN tumbuh sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.
