Polemik Pemulihan Listrik di Aceh Pasca Banjir: Laporan Menteri ESDM Diprotes
Klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai kondisi kelistrikan di Aceh pasca banjir dan longsor menuai kritik tajam. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, bahkan menuding Bahlil telah memberikan laporan yang tidak akurat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen Dipertanyakan
Bahlil sebelumnya melaporkan kepada Presiden Prabowo saat kunjungan ke Aceh bahwa 97 persen wilayah Aceh telah teraliri listrik. Laporan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan Presiden mengenai kondisi terkini pasca bencana. Presiden Prabowo pun mengapresiasi upaya percepatan pemulihan tersebut.
Namun, TA Khalid menilai laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurutnya, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam. Khalid menyebutkan bahwa listrik baru menyala sekitar 60 persen di wilayah terdampak.
“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh,” ujar Khalid. Ia mendesak seluruh menteri untuk memberikan data yang akurat kepada Presiden agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. “Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” tegasnya.
Dampak Laporan Tidak Akurat
Khalid menekankan bahwa laporan yang tidak akurat dapat berdampak buruk pada penanganan bencana dan merugikan masyarakat Aceh. Ia khawatir jika data yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, bantuan dan penanganan yang diberikan juga tidak akan tepat sasaran.
“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan potensi masalah lain yang mungkin timbul akibat data yang tidak akurat. “Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya.
“Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.
Respon Pemerintah Aceh dan Kekecewaan Masyarakat
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, juga angkat bicara terkait klaim Menteri ESDM. Ia menyatakan perlu adanya klarifikasi untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
“Kami memandang perlu klarifikasi untuk kondusivitas masyarakat. Banyak masyarakat merasa kecewa dan berpotensi resisten bagi tenaga PLN di lapangan,” kata MTA.
MTA menjelaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan pihak PLN, potensi suplai listrik seluruh Aceh terhadap jaringan menengah baru mencapai 60-70 persen. Bahkan, untuk Banda Aceh sendiri, kondisi kelistrikan saat itu masih pada posisi 35-40 persen menyala.
Ia menambahkan bahwa daerah yang paling parah mengalami kerusakan jaringan arus menengah adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur, dengan persentase kelistrikan di bawah 40 persen.
Berikut adalah persentase perkiraan kelistrikan di beberapa wilayah Aceh saat itu:
- Banda Aceh: 35-40 persen
- Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur: di bawah 40 persen
- Kota Lhokseumawe: sekitar 75 persen
- Wilayah Barat Selatan Aceh: 70-80 persen
MTA berharap agar kekeliruan informasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap petugas PLN di lapangan. Ia juga mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait kebijakan publik, terutama di tengah bencana yang berdampak besar pada psikologi masyarakat korban.
Kondisi Listrik di Aceh Masih Padam
Faktanya, pada saat polemik ini mencuat, listrik di sebagian wilayah Aceh masih padam. Beberapa wilayah yang dilaporkan mengalami pemadaman antara lain:
- Sebagian Kota Banda Aceh
- Aceh Besar
- Aceh Jaya
- Bireuen
- Gayo Lues
Kondisi ini tentu bertentangan dengan klaim Menteri ESDM yang menyatakan bahwa 97 persen wilayah Aceh telah teraliri listrik. Warga di berbagai wilayah Aceh memberikan kesaksian bahwa listrik di tempat mereka masih padam, bahkan beberapa sudah mengalami pemadaman sejak beberapa hari sebelumnya.
Ombudsman RI Turut Angkat Bicara
Ombudsman RI juga turut menyoroti permasalahan ini. Pihaknya meminta seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, untuk menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan mengenai pemulihan listrik pascabencana banjir di Aceh.
Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menekankan pentingnya akurasi informasi dalam situasi darurat. Informasi yang tidak sesuai fakta dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Dalam kondisi bencana, masyarakat tidak membutuhkan laporan yang dibuat untuk menyenangkan pimpinan,” ujar Johanes. Ia meminta agar instansi terkait menyampaikan kondisi apa adanya, termasuk kendala yang dihadapi dan area yang masih mengalami pemadaman.
Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian antara laporan yang disampaikan kepada Presiden dengan kondisi di lapangan. Hingga saat itu, masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman, termasuk sejumlah kawasan di Banda Aceh.
Polemik ini menunjukkan pentingnya akurasi dan transparansi dalam penyampaian informasi, terutama dalam situasi bencana. Data yang akurat sangat penting untuk memastikan penanganan bencana yang efektif dan tepat sasaran, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
