BP Batam dinilai berhasil menunjukkan tata kelola yang baik melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna mendukung pembangunan kawasan. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi berbagai badan dan lembaga lainnya dalam mengelola sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Andre saat memimpin rapat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas dukungan yang diberikan selama satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
Menurut Amsakar, sinergi yang terjalin antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi yang kompetitif.
“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin kuat. Hal ini juga sejalan dengan berbagai langkah pembenahan yang terus kami lakukan, khususnya dalam simplifikasi perizinan,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, BP Batam saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan pengembangan kawasan ekonomi yang tengah berlangsung. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga daya saing Batam sebagai destinasi investasi unggulan di Indonesia.
Untuk mendukung hal tersebut, BP Batam telah mengusulkan penguatan sejumlah program strategis pada Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran. Tambahan dukungan anggaran tersebut akan diarahkan untuk pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah KPBPB Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan kualitas layanan perizinan, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kami akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” tegas Amsakar. (DN)
