Al Reinamedia.com – BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat menggelar rapat finalisasi pembahasan pada Jumat (21/11/2026).





Rapat dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Wakil Ketua Pansus Muhammad Fadhli, SH. Hadir pula anggota Pansus Yefri dan Sony Christanto, SE., MM. Tim Pemerintah Kota Batam yang mengikuti rapat terdiri dari Bagian Hukum Setdako Batam serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah yang menjadi leading sector pelaksanaan Perda tersebut.
Pansus bersama tim Pemerintah Kota Batam membahas materi akhir Ranperda sekaligus menandatangani dokumen finalisasi pembahasan. Penandatanganan ini merupakan bagian dari penyelesaian pembahasan di tingkat Pansus sebelum Ranperda memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.
Pembahasan ini melanjutkan rangkaian kerja Pansus yang sebelumnya mengulas pembahasan Ranperda Ketertiban Umum dan aspek penegakan hukum.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, setelah seluruh rangkaian pembahasan di tingkat Pansus selesai, pihaknya akan menyampaikan dan melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Ia berharap hasil tersebut dapat diagendakan dalam rapat paripurna DPRD mendatang agar proses pembentukan regulasi berlanjut hingga tahap pengesahan.
“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ungkap Anwar.
Menurut Anwar, penyelesaian pembahasan merupakan hasil kerja bersama anggota Pansus dan perangkat daerah terkait. Sinergi diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat di Kota Batam.
Anwar menambahkan, Perda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas penegakan ketertiban umum sekaligus memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat.
“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Satpol PP sebagai leading sector dalam implementasi Perda. Substansi aturan diharapkan dapat menjadi pedoman yang operasional, terukur, dan efektif diterapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta hak-hak masyarakat.
“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Di DPRD Batam, Pansus juga menuntaskan finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disiapkan untuk dibawa ke rapat paripurna. Untuk Ranperda Ketertiban Umum, Anwar berharap tahapan selanjutnya dapat berjalan sesuai agenda DPRD Kota Batam dan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disampaikan serta diproses menuju pengesahan menjadi Peraturan Daerah.

















