
BATAM – Alreina Media. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat terus menggesa pembahasan. Berbagai substansi dalam rancangan peraturan itu diperdalam untuk menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam.









Pada Senin (16/11/2028), Pansus kembali menggelar rapat pembahasan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas serta diikuti sejumlah anggota Pansus.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial. Kehadiran instansi terkait diperlukan untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar materi Ranperda dapat disusun secara komprehensif dan implementatif.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan sejumlah substansi. Hal itu mencakup penyempurnaan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta penambahan pengaturan baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, dinamika kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan ketertiban yang muncul saat ini membutuhkan pengaturan yang lebih relevan. Pengaturan itu juga perlu memperhatikan efektivitas penerapan aturan dan aspek penegakan hukumnya.
“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.
Anwar menegaskan, penyusunan Ranperda bukan sekadar pembaruan aturan lama, tetapi juga momentum untuk memperjelas ketentuan, memperkuat landasan hukum bagi aparat pelaksana, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Pansus dan jajaran Pemko Batam menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pelibatan instansi teknis diharapkan mencegah tumpang tindih dengan regulasi lain dan memastikan ketentuan dapat diterapkan sesuai kondisi serta kebutuhan Kota Batam. Dalam pembahasan rancangan peraturan lainnya, Pansus DPRD Batam juga mengulas Ranperda hak keuangan dan administratif.
Pansus berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda matang, termasuk ketentuan mengenai kewajiban masyarakat, kewenangan pemerintah, dan mekanisme penegakan aturan.
















