
BATAM, Alreina Media – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar rapat finalisasi bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk ST, didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs H Surya Makmur Nasution MHum, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus dan Tim Hukum Pemko Batam.






Dalam keterangannya, Dandis menyampaikan bahwa draf dan substansi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melalui berbagai tahapan pembahasan secara komprehensif. Pembahasan regulasi tersebut kini memasuki tahap finalisasi.
“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkap Dandis.
Sebelumnya, Pansus juga menjalani pembahasan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam proses pembahasan, Pansus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan sekaligus memastikan substansi Ranperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambah Dandis.
Dandis berharap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal. Menurutnya, pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, regulasi yang jelas diperlukan agar setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengamanan dan pengawasan, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Setelah finalisasi, Pansus akan menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sebagai bagian dari proses penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah. (*)
















