
BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menggelar rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dihadiri langsung Ketua Pansus Dandis Rajagukguk ST dan Wakil Ketua Pansus Drs H Surya Makmur Nasution, MHum.




Rapat pun dibuka oleh pimpinan pansus. Sementara dari pihak Pemko Batam, hadir tim hukum dari Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pendalaman pasal demi pasal, khususnya menyangkut substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pansus bersama tim pemerintah juga melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan yang dirumuskan dengan berbagai regulasi yang telah berlaku, sehingga Ranperda ini nantinya memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.
Ketua Pansus Dandis Rajagukguk mengatakan, pembahasan secara mendalam diperlukan untuk memastikan ex seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah diatur secara jelas, mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawabannya. Menurut politisi F-PDIP tersebut, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan. Sebab, barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga serta dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.
Beliau menambahkan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Dengan identifikasi dan klasifikasi yang baik, pemerintah akan lebih mudah mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan serta potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki.
“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.
Dandis juga menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administrasi dan pencatatan semata. Lebih dari itu, aset yang dimiliki pemerintah harus dapat dioptimalkan secara tepat guna, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pansus berharap, melalui pembahasan yang intensif bersama tim Pemko Batam, Ranperda ini dapat melahirkan regulasi yang lebih komprehensif sebagai pedoman dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.(*)
















