Alreina Media | BATAM – Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Batam H. Ahmad Surya, S.H., menerima kunjungan kuliah lapangan mahasiswa mata kuliah Hukum Tata Negara Universitas Batam (UNIBA), Selasa (10/11/2026).
Rombongan mahasiswa tiba sekitar pukul 09.30 WIB dengan didampingi dosen pembimbing Dr. Agus Siswanto Siagian, S.H., M.H. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam dan disambut jajaran Sekretariat DPRD Kota Batam.
Mengawali pertemuan, Kamaluddin menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan. Ia mengapresiasi inisiatif mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai Hukum Tata Negara melalui pembelajaran langsung di lingkungan lembaga legislatif.
Menurut Kamaluddin, kunjungan lapangan menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin menguraikan tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Perda), fungsi anggaran (budgeting), serta fungsi pengawasan (controlling). Salah satu contoh kerja legislasi dapat dilihat dalam pembahasan revisi Perda Ketertiban Umum.
Fungsi legislasi dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah. Fungsi anggaran diwujudkan melalui pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kamaluddin juga menjelaskan bahwa DPRD menjalankan tugas dan kewenangannya dengan prinsip kolektif kolegial. Artinya, keputusan lembaga tidak ditentukan sepihak oleh satu orang, tetapi melalui mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan bersama sesuai tata tertib serta ketentuan yang berlaku.
“Dalam pengambilan keputusan, DPRD ini bersifat kolektif kolegial. Keputusan ditetapkan melalui mekanisme rapat dan forum resmi DPRD, dengan rapat paripurna sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi,” ungkap Kamaluddin.
Pertemuan berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Para mahasiswa juga menyampaikan pertanyaan serta menggali proses kerja lembaga legislatif dalam menjalankan perannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, rombongan mahasiswa diajak melihat ruang sidang utama DPRD Kota Batam, tempat berlangsungnya rapat paripurna. Mereka dapat mengenal suasana dan fasilitas persidangan yang menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan, termasuk pembahasan seperti penetapan 11 Ranperda dalam Propemperda 2027.
Kunjungan kuliah lapangan ditutup dengan sesi foto bersama. Kamaluddin berharap kegiatan edukatif seperti ini terus dilakukan untuk memperluas wawasan generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, mengenai sistem ketatanegaraan dan praktik demokrasi di tingkat daerah.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan pengetahuan, bersikap kritis, serta memiliki kepedulian terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, generasi muda diharapkan dapat mengambil bagian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)
