BATAM – DPRD Kota Batam resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2027 pada Rapat Paripurna ke-IX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Kamis (29/10/2026). Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin itu, disepakati 11 rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk dimasukkan ke dalam program legislasi daerah tahun 2027.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam.
Dalam pengantarnya, Kamaluddin menyampaikan bahwa setelah sempat tertunda pada paripurna sebelumnya, Bapemperda DPRD Kota Batam akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda 2027. Laporan tersebut disampaikan oleh juru bicara Bapemperda, Muhammad Putra Pratama, SM.
Putra Pratama menegaskan bahwa penyusunan Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tahapan pembentukan peraturan daerah harus dilaksanakan secara berjenjang dan memenuhi asas-asas yang diatur dalam regulasi terkait, kata dia. Pernyataan dan pembahasan dari Bapemperda DPRD Batam menjadi landasan penting dalam penetapan program ini.
Sebelas Ranperda yang Masuk Propemperda 2027
Bapemperda menyampaikan bahwa Propemperda Kota Batam Tahun 2027 memuat 11 usulan Ranperda yang diajukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota Batam. Rinciannya, tujuh usulan berasal dari Pemerintah Kota Batam dan empat usulan berasal dari DPRD melalui hak inisiatif. Berikut daftar lengkapnya:
- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029.
- Penyelenggaraan Drainase Perkotaan yang Terintegrasi.
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2026.
- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2027.
- Penyelenggaraan Hunian Vertikal Terjangkau.
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Rencana Pengembangan Industri Kota.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2028.
- Kepedulian Perusahaan terhadap Lingkungan Sosial.
- Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan.
Berdasarkan laporan, pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Drainase Perkotaan yang Terintegrasi dijadwalkan pada semester I, sebagai prioritas mengingat pentingnya pengendalian banjir dan pengelolaan air bagi kawasan perkotaan. Sementara itu, Ranperda tentang APBD Kota Batam Tahun 2028 direncanakan untuk pembahasan pada semester II; detail mengenai alur dan mekanisme pembahasan anggaran dapat dilihat pada dokumen terkait dan pembahasan sebelumnya tentang pembahasan Ranperda APBD.
Bapemperda berharap seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan sesuai target dan skala prioritas yang ditetapkan. Penyusunan program legislasi ini diharapkan menghasilkan produk hukum daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Persetujuan dan Tahapan Selanjutnya
Setelah laporan diserahkan, Ketua DPRD meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju, dan persetujuan itu kemudian disahkan dengan ketukan palu pimpinan rapat, menandai disetujuinya Propemperda Kota Batam Tahun 2027 sebagai acuan perencanaan pembentukan peraturan daerah pada tahun mendatang.
Penetapan Propemperda ini menjadi bagian dari upaya bersama DPRD dan Pemerintah Kota Batam untuk menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Rapat paripurna ditutup dengan kehadiran unsur Forkopimda, Sekda Kota Batam Firmansyah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
(*)
















