















Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., serta anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto.
Kunjungan pertama dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar. Di lokasi tersebut, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga untuk mendengarkan aspirasi, masukan, serta permasalahan yang dihadapi terkait penataan kawasan kampung tua.
Selanjutnya, Pansus meninjau Kampung Jabi. Rombongan mendatangi sejumlah titik yang ditunjukkan warga, terutama lokasi yang berkaitan dengan kondisi kawasan, batas wilayah, serta status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.
Peninjauan ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda, termasuk setelah peninjauan Pansus di Kampung Tua Seranggong. Pansus juga mendalami berbagai aspek pertanahan yang menjadi perhatian dalam pembahasan Ranperda Kampung Tua dan sinkronisasi aturan pertanahan.
Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, S.Pi., mengatakan peninjauan langsung penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kampung tua sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan substansi peraturan daerah.
“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.
Ia menambahkan, keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua juga perlu dipahami secara proporsional dalam penyusunan Ranperda.
“Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.
Yunus menegaskan Pansus akan terus mendalami persoalan secara komprehensif, terutama menyangkut luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, serta berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, penyusunan Ranperda harus memperhatikan kondisi faktual di lapangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Yunus juga menyampaikan penataan kampung tua harus memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah.
“Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.
Berbagai aspirasi dan temuan dari peninjauan di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait dalam proses penyempurnaan Ranperda Penataan Kampung Tua di Kota Batam.
















