BATAM – DPRD Kota Batam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah dalam rapat paripurna dengan agenda laporan Panitia Khusus (Pansus) dan pengambilan keputusan, Rabu (21/10/2026). Ranperda ini merupakan pembaruan Perda Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 dan dirancang menjadi perda baru yang mencakup 23 bab dan 95 pasal.
Rapat Paripurna dan Pengambilan Keputusan
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Hadir pula Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran pejabat Pemko Batam, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.
Sebelum pengambilan keputusan, juru bicara Pansus, Ir. H. Suyanto, menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan. Pansus menilai Perda lama perlu diperbarui untuk menjawab tantangan akibat pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman, industri, perdagangan, dan pariwisata di Batam. Sebelumnya DPRD juga sempat menambah waktu kerja Pansus; informasi terkait penambahan waktu tersebut dapat dibaca lebih lanjut mengenai masa kerja Pansus Ranperda Pengelolaan Sampah.
Dalam rapat, Pansus menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengangkut dan membuang ke TPA. DPRD kemudian meminta persetujuan seluruh anggota yang hadir; seluruh anggota menyatakan setuju dan Ketua DPRD mengetok palu sebagai tanda pengesahan ranperda tersebut.
Pokok-pokok Kebijakan dalam Ranperda
Ranperda yang disetujui mengarahkan pengelolaan sampah menuju sistem yang modern, terpadu, dan berkelanjutan. Beberapa poin penting yang tercantum antara lain:
- Peralihan orientasi dari kumpul-angkut-buang menuju pengurangan sampah di sumbernya dan pemilahan.
- Pengembangan pengelolaan berbasis karakteristik kawasan (permukiman, industri, komersial, pariwisata).
- Pemberdayaan bank sampah dan penerapan ekonomi sirkular untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah.
- Pemanfaatan teknologi termasuk konsep waste to energy untuk pengolahan sampah tertentu.
- Penguatan kelembagaan, pembagian peran antar-pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Kerja sama dengan pihak ketiga, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.
Rancangan Perda ini disusun bukan sekadar perubahan, melainkan diarahkan menjadi Perda baru yang sekaligus mencabut Perda Nomor 11 Tahun 2013.
Tanggapan Wali Kota dan Harapan Implementasi
Setelah pengambilan keputusan, Ketua DPRD mempersilakan Wali Kota Amsakar Achmad untuk menyampaikan tanggapan pemerintah daerah sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. Dalam pidatonya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada DPRD khususnya Pansus dan pemangku kepentingan yang terlibat.
Amsakar menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus ditangani serius, terencana, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, pengelola kawasan, pelaku usaha, dan masyarakat serta perubahan perilaku publik. Penyampaian tanggapan resmi pemerintah daerah disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD Batam sesuai mekanisme.
Aspek Pendukung Implementasi
- Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemilahan dan daur ulang.
- Insentif dan skema pengelolaan untuk bank sampah dan program ekonomi sirkular.
- Investasi teknologi pengolahan dan pemanfaatan sampah sebagai energi pada lokasi yang tepat.
- Penguatan regulasi pelaksana dan mekanisme pengawasan serta sanksi.
Langkah Administratif Selanjutnya
Usai penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota, hasil rapat paripurna akan diserahkan ke Pemerintah Kota Batam untuk diproses sesuai tahapan pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya, Ranperda akan dikoordinasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mendapatkan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pembaruan regulasi ini, diharapkan pengelolaan sampah di Batam tidak hanya fokus pada penanganan akhir, tetapi mengutamakan pengurangan di sumber, pemanfaatan kembali, pengolahan yang tepat, dan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan lingkungan kota. Langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan melalui rencana aksi teknis, penganggaran, dan monitoring berkala.
(*)
