Alreinamedia.com – Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mengusulkan Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pimpinan DPD sebagai calon wakil presiden untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Haji Uma, sosok yang dipilih sebaiknya dapat diterima beragam kelompok dan memahami persoalan daerah, bukan hanya memiliki kesamaan visi dengan Presiden.
Ia mengatakan keputusan tetap berada di tangan Prabowo, yang akan memilih pendamping untuk sisa masa pemerintahan. “Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak,” kata Haji Uma kepada wartawan, Jumat (20/11).
Haji Uma menilai keterwakilan daerah dalam penentuan jabatan strategis nasional masih perlu mendapat perhatian. Daerah, kata dia, merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah pusat, sementara DPD memiliki mandat konstitusional untuk menyuarakan kepentingan wilayah.
Ia menyebut pengalaman senator menyerap aspirasi masyarakat dapat membantu pemerintah mengenali persoalan antardaerah, termasuk ketimpangan pembangunan dan pengelolaan fiskal. Wapres dari unsur DPD, menurut Haji Uma, juga diharapkan dapat mengawal agar kebijakan pemerintah terlaksana sampai ke tingkat paling bawah.
“Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI,” ujarnya. Haji Uma menegaskan bahwa usulan itu, menurutnya, bukan sekadar upaya DPD memperoleh jabatan dalam pemerintahan, melainkan dorongan untuk menghadirkan figur yang mampu menjembatani pemerintah pusat dan daerah.
Empat pimpinan DPD periode saat ini yang ia nilai layak dipertimbangkan ialah Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin serta tiga wakil ketua: Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, dan GKR Hemas. Haji Uma menyebut mereka memiliki pengalaman di pemerintahan maupun parlemen serta kapasitas berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.
Ia juga menilai figur DPD berpotensi mengurangi persaingan politik di dalam koalisi karena tidak mewakili partai tertentu, sekaligus membantu pelaksanaan program pemerintah di daerah. Meski demikian, ia menyerahkan pilihan kepada Prabowo dan mengingatkan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih salah satunya dalam mengisi kekosongan jabatan.
















