Al Reina Media, BATAM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan secara intensif untuk memastikan alokasi anggaran tersusun terukur dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.










Senin (16/11/2026), Banggar DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi bersama TAPD dengan menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Rapat dipimpin Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra. Hadir pula Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda, SE, serta sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar.
Pejabat OPD yang hadir antara lain Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala Puskesmas se-Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Embung Fatimah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.
Aweng mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat sekaligus mematangkan pembahasan RAPBD 2027. Ia mengingatkan seluruh tahapan pembahasan harus diselesaikan sesuai jadwal karena RAPBD ditargetkan disahkan sebelum akhir November 2026.
Menurut Aweng, sejumlah OPD memiliki postur anggaran cukup besar sehingga membutuhkan pembahasan lebih mendalam. Hal itu terutama berkaitan dengan urusan pelayanan dasar yang alokasinya diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.
Ia menjelaskan, besarnya alokasi anggaran pada masing-masing OPD perlu dicermati secara teliti, mulai dari kebutuhan program dan sasaran kegiatan hingga manfaat yang akan diterima masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang disiapkan diharapkan mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Yang kita bahas bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran. Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam itu juga mengingatkan seluruh OPD agar memberikan penjelasan rinci untuk setiap usulan anggaran, termasuk dasar perhitungan kebutuhan dan target yang ingin dicapai. Menurutnya, koordinasi antara Banggar, TAPD, dan OPD penting agar tidak ada persoalan substansial yang tertinggal dalam proses pembahasan.
“Kami berharap seluruh OPD kooperatif dan responsif dalam pembahasan ini. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, segera kita komunikasikan bersama. Prinsipnya, kita ingin pembahasan berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian,” tambahnya.
DPRD melalui Banggar, lanjut Aweng, akan terus mencermati postur RAPBD 2027 secara menyeluruh agar penyusunan anggaran memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Pembahasan tersebut diharapkan segera dirampungkan untuk kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sesuai target waktu yang ditetapkan. DPRD Batam juga telah menetapkan agenda legislasi DPRD Batam untuk 2027.
















