Scrool Untuk Baca Berita
DPRD BATAM

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

×

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Sebarkan artikel ini
Pembahasan Ranperda barang milik daerah oleh Pansus DPRD Batam

Alreina Media – BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menggelar rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dihadiri langsung Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, ST, dan Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, MHum.

Pembahasan Ranperda barang milik daerah oleh Pansus DPRD Batam

Rapat dibuka oleh pimpinan pansus. Dari pihak Pemko Batam, hadir tim hukum dari Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pembahasan difokuskan pada pendalaman pasal demi pasal, khususnya substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pansus bersama tim pemerintah juga menyinkronkan ketentuan yang dirumuskan dengan berbagai regulasi yang berlaku agar Ranperda memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Pembahasan pansus DPRD Batam terhadap rancangan peraturan daerah lainnya juga mencakup pembahasan Ranperda hak keuangan dan administratif, dengan sinkronisasi regulasi sebagai salah satu perhatian.

Baca Juga :  Terima Aksi Damai HMI, Ketua DPRD Batam Dukung Aspirasi Penanganan Karhutla

Ketua Pansus Dandis Rajagukguk mengatakan, pembahasan mendalam diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah diatur secara jelas, mulai dari identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan. Barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga serta dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.

Ia menambahkan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Dengan identifikasi dan klasifikasi yang baik, pemerintah akan lebih mudah mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki.

Baca Juga :  Ratusan Pedagang Pasar Induk Jodoh Batam Mengadu ke DPRD Batam

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.

Dandis juga menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administrasi dan pencatatan. Aset yang dimiliki pemerintah harus dapat dioptimalkan secara tepat guna dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pansus berharap pembahasan intensif bersama tim Pemko Batam dapat melahirkan regulasi yang lebih komprehensif sebagai pedoman untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Baca Berita Lainnya di Google News.