Alreinamedia.com-Natuna, Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna, tahun 2025 ini, meninggalkan kekecewaan mendalam. Tidak ada pesta rakyat, tidak ada perlombaan tradisional, bahkan tidak ada keramaian yang biasanya menjadi penanda semangat kemerdekaan di tengah masyarakat.
Situasi hening ini membuat publik menilai Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik gagal menjaga semangat kebersamaan di momentum nasional.
Tradisi lomba rakyat seperti tarik tambang, panjat pinang, hingga permainan sederhana yang selama ini menjadi hiburan warga sama sekali absen. Padahal, di Ranai pusat kegiatan masyarakat Natuna setiap tahun 17 Agustus identik dengan keceriaan dan hiruk-pikuk perayaan.
Robiah, warga Ranai, mengaku kecewa. “Biasanya HUT RI ada permainan rakyat, tapi kali ini berbeda. Semua terasa hening. Harusnya pemerintah daerah bisa buat acara, apalagi UMKM juga terbantu kalau ada keramaian. Tapi tahun ini tidak ada sama sekali,” ucapnya dengan nada kesal, Minggu (17/8/2025).
Senada, Harmawan, warga Pulau Tiga, juga menyesalkan sepinya perayaan. Ia bersama keluarganya rela datang jauh-jauh ke Ranai untuk ikut merasakan semarak Hari Kemerdekaan. Namun kenyataan di lapangan tak sesuai harapan.
“Biasanya kan Hari Kemerdekaan seperti ini ada saja hiburan di kota Ranai. Eh, sudah jauh-jauh kita jalan, niatnya ingin ikut berbahagia di Hari Kemerdekaan, apalagi Presiden juga kasih tambahan libur di hari Senin. Ternyata faktanya sepi, hanya orang berjualan yang ada,” keluh Harmawan.
Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko, saat dikonfirmasi hanya menyebut bahwa kegiatan rakyat biasanya diselenggarakan oleh kecamatan dan kelurahan, bukan pemerintah kabupaten.
Jawaban itu justru menambah kekecewaan. Publik menilai Pemkab Natuna seolah lepas tangan, padahal perayaan HUT RI di tingkat kabupaten seharusnya menjadi wadah penyatu seluruh elemen warga.
Isu efisiensi anggaran yang kerap dijadikan alasan pemerintah juga dinilai tak masuk akal. Masyarakat menyoroti, gedung daerah hingga ruang kerja pejabat bisa berganti cat dan perabot tanpa kendala anggaran mesikipun diterpa isu dugaan gratifikasi, Ironisnya pesta rakyat yang membutuhkan biaya jauh lebih kecil justru absen dengan dalih keterbatasan dana.
“Kalau efisiensi dijadikan alasan, harusnya bukan rakyat yang dikorbankan. Nyatanya, kantor bisa diperindah, tapi untuk pesta rakyat tidak ada. Ini bukan soal anggaran, ini soal kemauan,” tegas seorang warga Natuna Ismail.
Sebagai kepala daerah, Cen dari Partai Golkar dan Jarmin dari Gerindra dinilai gagal menghadirkan semangat persatuan dalam momentum nasional. Perayaan HUT RI di Natuna kali ini justru memberi kesan bahwa pemerintah daerah lebih sibuk dengan urusan internal ketimbang hadir untuk rakyat.
Padahal, di tengah kondisi sulit, rakyat justru membutuhkan ruang kebersamaan, hiburan murah meriah, dan momentum untuk menghidupkan ekonomi lokal melalui UMKM.
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah tidak lagi sekadar menjadikan HUT RI sebagai seremoni formal. Bagi rakyat Natuna, 17 Agustus adalah simbol persatuan, gotong royong, dan semangat kemerdekaan yang seharusnya dijaga, bukan dibiarkan hambar. (Arizki)
