Batam – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa seluruh proses kerja sama antara Pemko Batam dengan media telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan Rudi menanggapi pemberitaan salah satu media online di kawasan Batuaji, Batam, yang menyebut adanya potensi permusuhan dalam mekanisme kerja sama tersebut.
“Saya ingin meluruskan bahwa opini yang menyebut kami membuat potensi permusuhan adalah tidak berdasar dan spekulatif. Justru semua tahapan sudah dilakukan terbuka dan membangun komunikasi dua arah, mulai dari pengumuman, pengumpulan berkas, hingga proses verifikasi administratif dan faktual, semuanya mengacu pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2025,” jelasnya, Sabtu (13/9/2025).
Penilaian Berdasarkan Sistem Poin dan Regulasi
Menurut Rudi, klasifikasi media dalam proses evaluasi bukanlah keputusan sepihak. Sistem penilaian berbasis poin yang digunakan sudah terlampir dalam Perwako. Salah satu aspek penting dalam penilaian adalah status verifikasi Dewan Pers sebagai indikator profesionalisme media.
“Verifikasi Dewan Pers memang kami prioritaskan sebagai komponen utama. Tapi bukan satu-satunya. Banyak aspek lain yang juga kami nilai, mulai dari kepatuhan administratif, kualitas pemberitaan, jangkauan pembaca, kontinuitas kerja sama, hingga perlindungan pekerja pers sesuai aturan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Tidak Ada Diskriminasi terhadap Media
Rudi memastikan tidak ada diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap media manapun dalam pengajuan kerja sama. Ia menekankan pentingnya menyampaikan masukan melalui jalur yang benar dan objektif.
“Kami terbuka terhadap masukan dari insan pers. Namun tuduhan yang tidak berdasar justru bisa mencederai semangat transparansi dan reformasi birokrasi yang saat ini kita bangun bersama,” tegasnya.
Pemerintah dan Media Harus Saling Menguatkan
Lebih lanjut, Rudi berharap substansi kerja sama media dipahami sebagai bagian dari tata kelola informasi publik yang lebih bertanggung jawab.
“Kami ingin menjalin kemitraan yang sehat, profesional, dan saling menguatkan antara pemerintah dan insan pers. Prinsip ini tetap kami pegang,” pungkasnya.
