Alreinamedia.com-Natuna, Ketua DPRD Natuna, Rusdi menyatakan bahwa pihaknya telah melarang pelaksanaan proyek baru sebelum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menyelesaikan utang kepada kontraktor lama.
Namun larangan itu tampaknya diabaikan, terbukti dengan bergulirnya enam proyek pengadaan langsung senilai total Rp1,026 miliar yang tetap dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Saya sudah tegaskan, proyek baru pending dulu sebelum utang dibayar. Ini bukan hanya soal anggaran, ini soal etika dan kredibilitas pemerintah di mata publik,” ujar Rusdi, Senin(21/7/2025).
Enam proyek fisik itu masing-masing bernilai Rp171 juta, tepat di bawah ambang batas maksimal pengadaan langsung (Rp175 juta).
Namun sayangnya, proyek-proyek baru ini tetap dijalankan meskipun utang Pemkab kepada rekanan proyek tahun sebelumnya belum dibayarkan sepenuhnya.
Rusdi juga menegaskan bahwa DPRD akan mengevaluasi langkah lanjutan.
“Kalau peringatan tak diindahkan, kita akan gunakan hak pengawasan” terang rusdi kembali
Fakta bahwa satu perusahaan, CV Karya Abadi, mendapatkan tiga dari enam proyek sekaligus, semakin menambah sorotan publik soal transparansi, keadilan distribusi proyek, dan kemungkinan konflik kepentingan dalam proses penunjukan langsung.
Banyak pihak kini mendesak dilakukan audit mendalam terhadap metode pengadaan, serta pembekuan proyek hingga seluruh utang kepada kontraktor lama diselesaikan.
Keputusan Dinas Perkim menjalankan proyek baru saat beban utang belum tuntas menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional terbaru. Jika tidak ada koreksi segera, risiko hukum, reputasi, dan konflik kepentingan bisa menjadi bom waktu yang meledak di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari Kepala Dinas Perkim (Arizki)
