Pendukung Menteri Keuangan Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Seorang politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, kini mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penolakan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun sebelumnya Ferdinand pernah mengkritik Purbaya terkait isu Pertamina, kini ia sepakat dengan pandangan Menteri Keuangan tersebut.
Ferdinand menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi investasi bisnis di negara ini. Ia menilai proyek ini gagal dan nyaris tidak mampu lagi membayar cicilan pokok dan bunga dari nilai investasi yang besar.
“Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya bakal menjadi malapetaka baru bagi investasi bisnis di negara kita,” kata Ferdinand dalam sebuah pernyataan di akun Instagram pribadinya, Minggu (12/10/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa proyek kereta cepat ini merupakan proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Dari banyak analisis perhitungan kajian dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang menyatakan tidak akan sanggup karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini nyata.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dianggap Tidak Efisien
Ferdinand menilai bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak efisien. Menurutnya, banyak orang lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dari Jakarta-Bandung karena hanya membutuhkan waktu 1 1/2 hingga 2 jam. Selain itu, kereta cepat ini tidak berhenti di Kota Bandung tetapi di luar Kota Bandung, sehingga pengguna harus menggunakan feeder transportasi tambahan.
“Ini dua hal yang sangat diinginkan Jokowi,” ujarnya mengacu pada proyek kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, kini proyek tersebut menjadi masalah keuangan negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN dalam pembayaran cicilan utang kereta cepat.
“Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat Indonesia menggunakan APBN,” katanya.
Penolakan Menteri Keuangan terhadap Pembayaran Utang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibebankan pada APBN. Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.
Purbaya menyatakan bahwa KCIC memiliki manajemen sendiri dan deviden sendiri. Menurutnya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden, sehingga seharusnya bisa teratasi tanpa pembiayaan dari pemerintah.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegas dia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menegaskan bahwa utang kereta cepat ini bentuk business to business. Artinya, tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, dimana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Mengalami Pembengkakan Biaya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun. Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.
Kritik Ferdinand terhadap Purbaya terkait Isu Pertamina
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean berkomentar mengenai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal Pertamina. Purbaya menyoroti Pertamina soal pembangunan kilang baru lantaran tidak ada penambahan kilang baru selama beberapa tahun belakangan.
Purbaya mengklaim PT Pertamina (Persero) malas membuat kilang baru. Ucapan itupun dikomentari Ferdinand Hutahaean. Menurut Ferdinand, Menteri Purbaya kurang mendapat informasi.
“Pernyataan Saudara Purbaya di hadapan DPR terkait dengan Pertamina yang mengatakan Pertamina itu malas-malasan bangun kilang Pak Purbaya saya pikir nir informasi tidak mengetahui tentang kilang dan bawa bangunan kilang itu tidak semata bicara tentang uang,” kata Ferdinand.
Purbaya, kata Ferdinand, tidak mengetahui bahwa hal tersebut menyangkut geopolitik global dan internasional. Ferdinand mencontohkan pembangunan kilang di Tuban, yang telah disepakati oleh Pertamina dengan perusahaan migas asal Rusia, Rosneft. Namun, saat ini Rosneft sedang melakukan evaluasi ulang terhadap rencana investasi pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.
“Sampai hari ini tidak bisa dilakukan pembangunannya padahal Pertamina telah mengeluarkan uang triliunan Rupiah membebaskan tanah di Tuban untuk pembangunan kilang tersebut,” ujar Ferdinand.
“Namun apa yang terjadi Amerika melakukan embargo terhadap Rusia akibat perang Ukraina dan sampai sekarang Rusia tidak mampu membangun kilang tersebut,” sambungnya.
Ferdinand Hutahaean pun memberikan pesan kepada Menteri Purbaya Yudhi Sadewa agar lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Ia menegaskan bahwa orang yang gampang menyepelekan dan menggampangkan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya akan menjadi menyakitkan.
