Berikut rangkuman beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam lingkup nasional selama sepekan terakhir:
Penetapan Status Bencana Nasional: Kewenangan di Tangan Presiden
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional sepenuhnya berada dalam wewenang Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, presiden memiliki hak prerogatif untuk menetapkan status tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres). Pernyataan ini disampaikan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada tanggal 1 November 2025.
Muzani menanggapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang terjadi pada akhir November tersebut telah menyebabkan ratusan korban jiwa.
Muzani menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah meninjau langsung lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Ia berharap penanganan bencana dapat segera dilakukan.
Basarnas Mengakui Kekurangan Personel di Tengah Bencana
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya Mohammad Syafii, mengungkapkan bahwa lembaganya menghadapi kekurangan personel dalam menangani bencana di berbagai daerah. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat dengan Komisi V DPR pada Senin, 1 Desember 2025.
Syafii menjelaskan bahwa jumlah kantor Basarnas yang ada saat ini belum ideal. Idealnya, Basarnas memiliki kantor di setiap kota/kabupaten. Namun, cakupan Basarnas saat ini belum mencapai target tersebut.
“Terkait dengan apakah Basarnas misalkan memiliki sarana-prasarana yang cukup, kami sampaikan pasti sangat kurang karena sesuai harapan dari komisi tentunya kami diharapkan hadir di setiap kabupaten,” ujarnya dalam rapat. Kenyataan bahwa satu kantor Basarnas harus menangani hingga 18 kota/kabupaten menunjukkan betapa besar kekurangan personel yang dihadapi.
Gus Yahya Mengaku Menerima Teror
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahyah Cholil Staqus (Gus Yahya), mengaku kerap menerima teror sejak konflik internal PBNU mencuat ke publik. Teror tersebut berupa panggilan telepon yang terus-menerus, pesan WhatsApp, hingga ancaman dalam berbagai bentuk.
“Dengan berbagai cara, mulai dari telepon yang enggak berhenti-henti, WA, sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam bentuknya,” kata Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Yahya tidak menjelaskan secara rinci bentuk teror yang dialaminya, maupun identitas pelaku teror. Ia hanya menyebutkan bahwa teror serupa juga dialami oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU, Ulil Abshar Abdalla, dan sejumlah pengurus Tanfidziyah PBNU.
Hakim MK Kritik Kepala BNPB Soal Bencana Sumatera
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, melontarkan kritik terhadap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terkait pernyataannya mengenai bencana Sumatera dalam sidang Uji Materil Undang-undang TNI. Saldi merasa sedih dengan pernyataan Suharyanto yang dinilai meremehkan dampak bencana.
“Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di media sosial saja,” ujar Saldi dalam sidang yang digelar Kamis, 4 Desember 2025.
Saldi Isra, yang berasal dari Sumatera Barat, meminta agar pernyataan tersebut menjadi refleksi diri agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah kondisi bencana. Ia menekankan pentingnya penanganan bencana yang serius dan responsif, bukan malah meremehkan dampaknya.
Bupati Aceh Selatan Dipecat dari Jabatan Ketua DPC Gerindra
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra memecat Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Selatan. Pemecatan ini dilakukan karena Mirwan menjalankan ibadah umrah di tengah bencana yang melanda Aceh.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa sikap dan kepemimpinan Mirwan sangat disayangkan. Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Tindakan Mirwan dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat yang terdampak bencana.
