Inara Rusli Kembali Hadapi Perseteruan dengan Virgoun, Hak Asuh Anak Menjadi Titik Panas
Kisah rumah tangga Inara Rusli dan Virgoun, yang sebelumnya dikabarkan telah mencapai titik damai pasca perceraian, kini kembali memanas. Polemik terbaru ini berpusat pada dugaan tindakan Virgoun yang membawa anak-anak mereka secara paksa, memicu pelaporan Inara Rusli kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).
Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada tanggal 30 Januari 2026, di wilayah TB Simatupang, Jakarta. Inara Rusli, yang kini memegang hak asuh penuh atas anak-anak mereka berdasarkan putusan pengadilan, merasa dirugikan atas tindakan yang diduga dilakukan oleh mantan suaminya.
Pelaporan ke Komnas PA dan Dukungan Penuh untuk Inara Rusli
Ketua Umum Komnas PA, Agustinus Sirait, membenarkan adanya laporan yang diterima dari Inara Rusli. Menurut Agustinus, Inara Rusli datang untuk berdiskusi dan melaporkan kejadian yang dialaminya, yaitu dugaan pengambilan paksa anak-anaknya oleh ayah mereka, Virgoun, tanpa persetujuan dari Inara.
“Ya, pertama-tama kami menerima kedatangan dari Ibu IR dengan maksud untuk diskusi, sekaligus juga melaporkan kejadian yang dialaminya, terutama tentang bahwa anak yang diasuhnya itu diambil secara paksa tanpa sepersetujuan dari beliau, oleh ayah anaknya (Virgoun),” ujar Agustinus Sirait kepada awak media.
Komnas PA menyatakan sikap mendukung penuh langkah yang diambil oleh Inara Rusli. Dukungan ini didasarkan pada fakta hukum yang ada, di mana surat keputusan pengadilan telah menetapkan hak asuh anak berada di tangan Inara Rusli.
“Tentu Komnas Perlindungan Anak menyikapi ini bahwa kami mendukung Ibu IR tersebut karena berdasarkan fakta dan keadaannya hari ini, menurut surat dari keputusan pengadilan bahwa hak asuh anak itu berada di tangan si Ibu, ya,” tambahnya.
Agustinus Sirait menilai tindakan Virgoun tersebut keliru dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku, khususnya terkait putusan Mahkamah Agung mengenai hak asuh anak. Komnas PA menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan ayah kandung, yang berhak mengambil anak secara paksa tanpa persetujuan dari ibu yang memiliki hak asuh.
“Tentu kami tidak bisa membiarkan siapa pun, bahkan ayah kandungnya, dengan secara paksa untuk mengambil anak tanpa persetujuan dari Ibunya yang memiliki hak asuh anak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agustinus menekankan bahwa tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, mengingat pentingnya menjaga kondisi psikis anak-anak.
“Itu bagian dari kekerasan sebetulnya. Karena kita juga harus memikirkan bagaimana psikisnya anak-anak,” tambah Agustinus.
Dugaan Pemutusan Akses Komunikasi dan Upaya Mediasi
Inara Rusli juga mengklaim bahwa sejak anaknya dibawa secara paksa, akses komunikasi dengan anak-anaknya juga terputus. Hal ini menambah beban emosional bagi Inara sebagai ibu yang memiliki hak asuh.
“Dan baru tadi si Ibu IR ini akhirnya setelah sekian lama mendatangi sekolah anaknya supaya bisa bertemu dengan anaknya,” tutur Agustinus Sirait, menggambarkan perjuangan Inara untuk dapat bertemu buah hatinya.
Menyikapi situasi yang memanas ini, Komnas PA menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi upaya damai atau mediasi antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan anak-anak.
“Jadi kami menyarankan Ibu IR supaya dilakukan mediasi terhadap Bapak kandungnya. Kami mintakan nanti untuk memanggil ke Komnas Perlindungan Anak supaya bisa mengklarifikasi ini dan kita cari titik temu, ya,” tandas Agustinus Sirait.
Kasus ini kembali menyoroti kompleksitas masalah hak asuh anak dan perlunya penegakan hukum yang tegas demi melindungi kesejahteraan anak-anak di tengah perseteruan orang tua. Komnas PA berharap mediasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak Inara dan Virgoun.
