Pemangkasan subsidi energi menjadi salah satu solusi yang disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menghadapi tantangan fiskal negara. Usulan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga untuk mengendalikan pertumbuhan utang negara.
Menurut JK, beban subsidi BBM saat ini telah menjadi faktor utama yang menyebabkan pembengkakan anggaran. Ia menilai bahwa pengurangan subsidi akan berdampak langsung pada kenaikan harga BBM. Namun, hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang.
Dalam pernyataannya di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK menjelaskan bahwa tekanan ekonomi global, terutama akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Hal ini memberi dampak besar terhadap APBN Indonesia.
JK menekankan bahwa jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM di tengah kenaikan harga global, maka risiko utang akan semakin meningkat. Menurutnya, utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena akan berdampak pada seluruh masyarakat.
Meski demikian, ia tidak menyangkal bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bisa menimbulkan penolakan publik. Namun, ia percaya bahwa respons masyarakat sangat bergantung pada cara pemerintah menyampaikan kebijakan tersebut.
“Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima,” ujarnya. Ia mencontohkan pengalaman tahun 2005 dan 2014, di mana tidak ada demo karena kebijakan disampaikan secara baik.
Selain aspek fiskal, JK juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Ia meyakini bahwa kenaikan harga akan mendorong efisiensi penggunaan energi, termasuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu.
Ia juga membahas kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang dinilai kurang efektif jika tidak diikuti dengan pengendalian penggunaan energi. Menurutnya, masyarakat cenderung tetap melakukan aktivitas di luar rumah meskipun WFH diberlakukan.
“Contohnya, Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil atau motor, ya sama saja sebenarnya,” kata JK.
Ia menambahkan bahwa jika harga BBM naik, maka pengguna kendaraan pribadi akan berkurang. Mereka cenderung menggunakan transportasi umum atau mengurangi aktivitas di luar rumah.
“Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekend ya,” imbuh JK.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, JK berpandangan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM adalah langkah yang wajib dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Meski ada risiko penolakan awal, ia yakin bahwa komunikasi yang baik dari pemerintah dapat membuat masyarakat menerima kebijakan tersebut.
