Rujukan Pemerintah
Merespons rilis tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyebut capaian nilai IDI 2019 merupakan cerminan dari dinamika politik dan nasional yang kondusif. Terlebih, tahun lalu merupakan tahun politik di mana telah digelar pemilu serentak.
Di samping itu, capian ini juga menjadi sinyal positif bagi pemerintah agar semakin memperkuat stabilitas politik dalam negeri dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini dalam tekanan berat karena pandemi.
Dari sisi capaian daerah, IDI 2019 menunjukan terdapat tujuh provinsi dengan kategori Baik, yaitu DKI Jakarta (88,29), Kalimantan Utara (83,45), Kepulauan Riau (81,64), Bali (81,38), Kalimantan Tengah (81,16), Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Sementara 26 provinsi lainnya menunjukkan capaian indeks demokrasi kategori Sedang dan satu provinsi dengan kategori Buruk, yakni Papua Barat.
Saat meluncurkan Buku IDI 2019, Menko Polhukam Mahfud MD pun mengungkapkan ada empat rekomendasi yang harus dilaksanakan bersama untuk perbaikan nilai indeks demokrasi ke depannya.
Pertama, pendidikan politik bagi masyarakat perlu difokuskan pada persoalan ekspresi perbedaan pendapat, khususnya dalam hal politik dan ekonomi. “Literasi digital perlu ditekankan karena sebagian ekspresi, manipulasi pendapat, serta politik ketakutan berlangsung lewat internet,” imbuhnya.
