Selanjutnya, dari 11 variabel yang ada, tujuh di antaranya mengalami perbaikan, yakni kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, peran DPRD, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen.
Sedangkan empat variabel yang mengalami kemunduran antara lain kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil, serta peran partai politik.
Kemudian terkait 28 indikator, masih ada enam indikator yang berkategori buruk, yaitu ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan terpilih terhadap DPRD, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
“Ke depan, enam indikator tersebut perlu terus menerus untuk diperbaiki karena angkanya masih di bawah 60, meski ada perbaikan,” jelas Suhariyanto.
