Alreinamedia.com- Pemerintahan bukanlah panggung selektif, di mana seorang pemimpin hanya memilih peran yang menguntungkan citranya dan menghindari beban yang menggerus popularitas. Namun tampaknya, di Natuna, prinsip ini sedang diuji di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan.
Publik kini menyaksikan ironi yang terang-benderang: hutang daerah yang menumpuk tidak diakui sebagai tanggung jawab oleh sang Bupati, karena disebut sebagai warisan masa lalu. Tapi di saat bersamaan, berbagai program baru seperti rumah swadaya di Batu Kapal kota ranai dipromosikan sebagai buah keberhasilannya. Retorika ini bukan hanya melecehkan logika publik, tapi juga mencederai esensi tanggung jawab dalam pemerintahan.
Tak ada satu pun kepala daerah yang mewarisi pemerintahan dari halaman kosong. Jabatan publik datang dengan segala konsekuensinya termasuk utang yang belum lunas.
Mengklaim program positif namun menafikan tanggungan finansial adalah bentuk inkonsistensi yang mencolok. Ini bukan sekadar pengelolaan anggaran, tapi soal moral kepemimpinan.
Janji penyelesaian utang pasca audit pun tak kunjung berujung. Lebih ironis lagi, kabar yang beredar menyebut bahwa sebagian utang justru telah dibayar bukan berdasarkan prioritas objektif, tetapi demi kepentingan kolega di DPRD. Jika benar, ini bukan hanya kelalaian, tapi indikasi kuat adanya pengelolaan keuangan yang bersifat politis dan transaksional.
Masyarakat Natuna tidak hanya butuh pemimpin yang bisa meresmikan proyek, tetapi juga yang berani menanggung beban, menyelesaikan masalah, dan bertindak adil. Bupati bukan pemilik panggung, tapi pelayan amanat rakyat amanat yang mencakup semuanya, baik pahit maupun manis.
Sudah saatnya Cen Sui Lan menunjukkan bahwa ia tidak hanya hadir untuk menuai pujian dari program-program baru, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas beban lama yang masih menggantung. Sebab ukuran kepemimpinan bukan hanya dari apa yang dibangun, tetapi juga dari apa yang diselesaikan.
