Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pati yang Masih Menjadi Perhatian
Kabupaten Pati menghadapi tantangan dalam sistem pendidikannya, khususnya terkait dengan akses ke sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, ke SMPN 8 Pati pada Minggu (12/4/2026).
Chandra menyebutkan bahwa masih ada beberapa kecamatan di Pati yang menjadi “blank spot” karena tidak memiliki SMA maupun SMK. Masalah ini berdampak pada tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Ketimpangan Jumlah Sekolah di Berbagai Jenjang
Menurut data yang dipaparkan oleh Chandra, Kabupaten Pati memiliki 609 SD dan 102 SMP. Namun, jumlah SMA Negeri hanya sebanyak 8 sekolah dan SMK Negeri sebanyak 5 sekolah. Jika ditambahkan dengan sekolah swasta, total SMA yang tersedia hanya 31 dan SMK sebanyak 48.
Kondisi ini membuat banyak siswa lulusan SD dan SMP kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Di beberapa kecamatan, bahkan tidak ada SMA Negeri sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak siswa memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena akses yang tidak memadai.
Solusi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Menanggapi masalah ini, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memberikan tiga solusi strategis yang bisa diterapkan di Kabupaten Pati. Pertama, pemerintah mendorong pembentukan Sekolah Satu Atap. Sekolah ini akan mengintegrasikan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu lokasi. Dengan demikian, siswa tidak perlu bermigrasi ke tempat lain untuk melanjutkan pendidikan.
Kedua, program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan diperkuat agar siswa di pelosok tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota. Dukungan infrastruktur digital juga akan diberikan sebagai pendukung PJJ. Kementerian berkomitmen untuk memfasilitasi jaringan internet di daerah terpencil agar kualitas pendidikan tetap merata.
Fokus pada Revitalisasi Sekolah
Selain fokus pada akses, Abdul Mu’ti menambahkan bahwa pada tahun 2026, kementeriannya akan memprioritaskan program revitalisasi nasional untuk sekolah-sekolah dengan kerusakan berat, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas fisik sekolah sekaligus meningkatkan minat belajar siswa di daerah penyangga.
Dalam diskusi tersebut, Chandra menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat membantu mengatasi tantangan pendidikan di Kabupaten Pati.
Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder
Selain upaya pemerintah, keterlibatan masyarakat dan stakeholder juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan program-program tersebut. Partisipasi aktif dari para orang tua, guru, serta komunitas lokal akan memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah bagi seluruh warga Kabupaten Pati.
