Sektor keuangan Indonesia menghadapi gelombang tekanan dalam sepekan terakhir, dipicu oleh sentimen negatif pasca pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI). Implikasi dari isu transparansi ini bahkan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan melalui para pembantunya guna menenangkan gejolak di pasar modal.
Sebagai respons cepat terhadap situasi ini, terjadi serangkaian pengunduran diri pejabat tinggi di sektor keuangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat, 30 Januari 2026. Tak lama berselang, pada sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Mirza Adityaswara, juga menyatakan mundur. Pengunduran diri para petinggi regulator keuangan ini dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas situasi yang terjadi.
Meskipun demikian, mundurnya para pimpinan OJK memunculkan kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan, terutama mengingat pasar modal yang masih dalam tekanan. Potensi “kekosongan” pada sisi regulator dikhawatirkan dapat memicu ketidakpastian baru di tengah kondisi yang sudah rentan.
Arahan Presiden Prabowo untuk Stabilisasi Pasar Keuangan
Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan komprehensif kepada para pembantunya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren perbaikan, dengan beberapa saham mulai kembali ke jalur hijau. Hal ini terjadi meskipun pengumuman MSCI turut memicu lembaga pemeringkat saham lain, seperti Goldman Sachs dan UBS, untuk meninjau ulang penilaian mereka terhadap pasar saham Indonesia.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, koordinasi fiskal dan moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” ujar Airlangga Hartarto di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat, 30 Januari 2026.
Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, khususnya dalam konteks pasar modal. Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah strategis.
Langkah-Langkah Strategis Pemerintah:
Percepatan Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)
Proses demutualisasi BEI akan dipercepat dan ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Demutualisasi juga diharapkan membuka peluang investasi dari lembaga seperti Danantara dan agensi lainnya. Tahapan ini sejalan dengan Undang-Undang P2SK, dan setelah demutualisasi, bursa berpotensi untuk melakukan penawaran umum perdana saham (go public) di tahun berikutnya.Peningkatan Free Float
Free float saham akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Peningkatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi, serta menjamin perlindungan bagi seluruh investor. Kebijakan ini akan diinisiasi oleh OJK dengan target penyelesaian pada Maret 2026. Angka free float yang baru ini diharapkan akan setara dengan standar yang berlaku di negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, serta melebihi angka free float di Singapura, Filipina, dan Inggris. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengadopsi standar internasional dalam perdagangan saham.Peningkatan Batas Investasi Dana Pensiun dan Asuransi
Batas porsi investasi bagi dana pensiun dan asuransi di pasar modal akan ditingkatkan dari 8% menjadi 20%. Langkah ini dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan bertujuan untuk menyuntikkan likuiditas ke lantai bursa. Regulasi baru ini diharapkan sejalan dengan standar yang diterapkan di negara-negara anggota OECD.Penyesuaian Standar dengan MSCI
Perubahan aturan akan dilakukan untuk memastikan pasar modal Indonesia tidak mengalami penurunan status oleh MSCI pada Mei 2026. Penyesuaian ini penting untuk menjaga reputasi dan daya tarik pasar modal domestik di mata investor internasional.Suntikan Likuiditas Tambahan
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan dana institusi besar seperti Taspen dan BPJS akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar. Pemanfaatan instrumen ini diharapkan dapat memberikan bantalan yang kuat bagi pasar di tengah gejolak.
Penunjukan Pejabat Sementara OJK untuk Mencegah Kekosongan
Menyikapi pengunduran diri sejumlah pejabat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah untuk memastikan tidak ada kekosongan jabatan. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada Sabtu, 31 Januari 2026, beberapa penunjukan dilakukan:
- Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan posisi Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara. Friderica tetap mengemban tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.
- Hasan Fawzi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, akan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
“Jadi tidak ada kekosongan [jabatan],” tegas Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers pada Sabtu, 31 Januari 2026 malam. Ia juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap berjalan lancar, dengan tetap mengedepankan stabilitas di sektor jasa keuangan.
Operasi Bersih-Bersih Pasar Modal: Perang Melawan Spekulan
Pemerintah secara tegas menyatakan perang terhadap praktik spekulatif yang merusak integritas pasar saham Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan saham yang bersifat spekulatif.
BEI, bersama dengan aparat penegak hukum, akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan bursa, peraturan OJK, dan undang-undang terkait jasa keuangan. Pemerintah menegaskan tidak akan segan menindak praktik manipulatif pada saham-saham yang sering disebut “saham gorengan” karena dapat merusak kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor asing.
“Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers pada Sabtu, 31 Januari 2026 malam.
Praktik manipulasi pasar tidak hanya berdampak negatif pada pasar saham dan kepentingan investor, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Selain itu, hal ini dapat menghambat masuknya investasi asing yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintah akan mendukung proses hukum agar berjalan sesuai aturan,” tegas Airlangga.
Menutup pernyataannya, Airlangga menyampaikan pesan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada para investor pasar modal, baik domestik maupun asing, di tengah gejolak pasar keuangan.
“Presiden Prabowo untuk pasar modal. Saya kutip sebagai berikut: Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” ujar Airlangga.
Presiden telah memberikan instruksi kepada jajaran OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan bursa tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan. Prabowo juga menekankan pentingnya tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan pasar modal. Penjabat sementara akan ditunjuk untuk memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. “Institusi kuat karena dikelola dengan standar good governance dan best practices,” pungkasnya.
