Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa upah minimum nasional akan dinaikkan dari RM1.700 atau sekitar Rp7,44 juta menjadi RM2.000 per bulan, setara sekitar Rp8,7 juta. Kebijakan ini disampaikan saat pemaparan Anggaran Belanja Negara 2027 di Kuala Lumpur pada Senin (12/10/2026), dengan tujuan memperkuat pendapatan rumah tangga, memberi ruang tumbuh bagi bisnis mikro, dan menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan fiskal akibat gejolak harga minyak dunia.
Dalam pidatonya, Anwar menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti di angka statistik, melainkan harus dirasakan masyarakat. Ia mempertanyakan apakah laju ekonomi benar-benar memberi kesempatan keluarga untuk menabung, pekerja memperoleh penghasilan layak, dan usaha kecil berkembang. Pemerintah pun mengajukan anggaran belanja nasional sebesar RM459,8 miliar untuk tahun fiskal 2027 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum ekonomi.
Kenaikan upah minimum itu dijadwalkan mulai berlaku pada Juni 2027. Namun, pemerintah memberi kelonggaran sementara bagi bisnis mikro, kecil, dan menengah dengan pendapatan tahunan RM50 juta. Langkah ini dimaksudkan agar penyesuaian upah tidak terlalu membebani pelaku usaha berskala kecil saat kebijakan mulai diterapkan.
Selain upah minimum umum, pemerintah Malaysia juga menyiapkan reformasi pengupahan untuk pekerja terampil dan lulusan perguruan tinggi. Dalam skema tersebut, upah minimum ditetapkan RM2.500 per bulan. Anwar menilai, kenaikan batas bawah upah saja belum cukup karena pekerja dengan keterampilan lebih tinggi masih belum menerima kompensasi yang sejalan dengan kualifikasi mereka.
Pemerintah juga menyambut komitmen sejumlah perusahaan milik negara dan perusahaan yang menerima investasi pemerintah untuk menaikkan gaji di kisaran RM3.100 hingga RM3.400. Kebijakan itu diperkirakan menjangkau sekitar 230.000 pekerja. Di sisi lain, Anwar menyebut pemerintah akan menambah dukungan bagi pekerja gig melalui anggaran fiskal, termasuk paket investasi RM160 juta bersama Grab guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja sektor tersebut.
Menurut Anwar, sekitar 600.000 warga Malaysia menggantungkan penghasilan pada layanan transportasi dan pengantaran barang daring. Karena itu, pemerintah berjanji menyediakan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi pekerja gig. Kebijakan pengupahan ini juga dibaca sebagai upaya agar manfaat pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi tersebar lebih luas ke masyarakat.
Untuk tahun 2027, Malaysia memperkirakan ekonomi tumbuh di rentang 4,2% hingga 5,2% per tahun, ditopang permintaan domestik yang tetap kuat. Sebelumnya, pada Maret, pemerintah sudah menaikkan proyeksi pertumbuhan 2026 setelah kinerja ekonomi melampaui perkiraan. Dalam pembaruan terbaru, ekonomi Malaysia diproyeksikan tumbuh 4,8% hingga 5,3% pada 2026, lebih tinggi dari target sebelumnya 4% hingga 5%, setelah mencatat pertumbuhan 5,7% pada paruh pertama 2026.
