JAKARTA — Tantangan perubahan iklim semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya kebutuhan transisi energi menuju sumber terbarukan serta persiapan menghadapi cuaca ekstrem akibat pemanasan global. Kondisi ini membuat pendanaan iklim menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam konferensi iklim COP30 di Belem, Brasil.
Apa Itu Pendanaan Iklim?
Pendanaan iklim merujuk pada segala bentuk pembiayaan dari berbagai pihak seperti pemerintah, bank pembangunan, investor, dan lembaga filantropis yang bertujuan untuk membantu negara menurunkan emisi gas rumah kaca atau beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Contoh nyata dari pendanaan iklim adalah proyek energi terbarukan di negara berkembang maupun bantuan infrastruktur untuk menghadapi bencana alam seperti banjir.
Mengapa Pendanaan Iklim Penting?
Pendanaan iklim sangat penting bagi negara-negara miskin karena tanpa dukungan ini, mereka akan kesulitan menurunkan emisi dalam aktivitas ekonomi mereka atau melakukan dekarbonisasi. Populasi di negara miskin yang rentan terhadap dampak krisis iklim juga berisiko tidak terlindungi tanpa pendanaan yang memadai.
Selain itu, negara-negara miskin secara historis memiliki jejak emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara industri dan maju. Berdasarkan Traktat Iklim PBB 1992 atau United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC), negara dengan kontribusi emisi yang lebih rendah seharusnya menanggung beban tanggung jawab yang lebih sedikit dalam mengatasi masalah iklim.
Perselisihan Utama
Meskipun ada perbedaan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UNFCCC, isu tentang siapa yang harus membayar pendanaan iklim masih menjadi perdebatan. Begitu pula dengan jumlah dan mekanisme distribusi dana. Secara historis, hanya negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa yang telah berkontribusi.
Namun, negara-negara berkembang dengan jejak emisi tinggi seperti China, India, dan negara-negara Teluk produsen minyak kini mulai didesak untuk ikut serta dalam pembiayaan ini. Beijing bersikeras bahwa China tetap masuk dalam kategori negara berkembang di bawah UNFCCC. Sementara itu, negara-negara berkembang yang mayoritas memiliki tingkat utang tinggi juga mendesak distribusi dana dalam bentuk hibah daripada utang.
Target yang Telah Disepakati dan Dicapai
Target pendanaan iklim global pertama ditetapkan pada 2009 ketika negara-negara kaya berjanji menyalurkan US$30 miliar per tahun. Komitmen tersebut meningkat menjadi US$100 miliar per tahun hingga 2020, namun target tersebut baru tercapai sepenuhnya pada 2022.
Bank-bank pembangunan multilateral menyalurkan sekitar US$137 miliar untuk pendanaan iklim pada 2024, dengan 62% atau US$85,1 miliar di antaranya dialokasikan ke negara berpenghasilan rendah dan menengah. Setahun sebelumnya, total pendanaan mencapai US$125 miliar.
Dalam kesepakatan COP29 di Baku, negara donor sepakat menaikkan target gabungan menjadi US$300 miliar per tahun pada 2035, sementara target tahunan diasumsikan tetap di US$100 miliar.
Seberapa Besar Dana yang Dibutuhkan?
Pendanaan iklim dari pemerintah negara kaya kini berfungsi sebagai modal awal untuk menarik investasi swasta ke proyek ramah lingkungan. Lembaga nirlaba Climate Policy Initiative (CPI) memperkirakan arus pendanaan iklim global pada 2022 mencapai sekitar US$1,46 triliun, sekitar separuhnya berasal dari sektor swasta. Angka ini naik menjadi hampir US$1,6 triliun pada 2023.
Bagi negara berkembang, para peserta COP29 di Baku sepakat meningkatkan pendanaan tahunan menjadi paling sedikit US$1,3 triliun. Namun, jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan tahunan sebesar US$7,4 triliun hingga 2030 yang dihitung CPI untuk memenuhi target iklim global.
Saat Negara Kaya Mulai Mengurangi Dukungan, Apa Selanjutnya?
Negara-negara maju telah memangkas bantuan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir karena fokus pada keamanan energi, stabilitas ekonomi, serta pembiayaan perang dan pengembangan kecerdasan buatan (AI). Tahun lalu, bantuan pembangunan luar negeri hanya mencapai US$212,1 miliar, merefleksikan penurunan lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya menurut data sementara OECD.
Kondisi ini mendorong reformasi regulasi keuangan untuk menarik lebih banyak modal swasta, perbaikan peringkat kredit, dan praktik pinjaman baru di bank pembangunan multilateral. Salah satu gagasan yang tengah berkembang adalah blended finance, yakni skema pembiayaan di mana pemerintah dan lembaga filantropis bersedia menanggung sebagian kerugian atau pengembalian rendah untuk menarik partisipasi investor swasta dengan risiko lebih kecil.
Brasil sendiri mendorong negara-negara di COP30 untuk berkontribusi pada inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang baru diluncurkan. Fasilitas ini menargetkan penghimpunan dana sebesar US$25 miliar dari pemerintah dan lembaga filantropi guna memobilisasi tambahan US$100 miliar dari modal swasta.
