JAKARTA – Pengamat sosial dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar menyampaikan keprihatinannya terkait bantuan bencana Lombok yang menurutnya belum direalisasikan oleh pemerintah pusat ditengah keprihatinan terhadap korban gempa bumi dan tsunami di Palu yang masih dalam tahap evakuasi.
“Saya di Lombok sejak kemarin. Hari ini saya ke Lombok Utara. Bangunan yg rata dengan tanah belum ada rekonstruksi. Janji Presiden Jokowi bangunan rusak berat dibantu Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta. rusak ringan Rp10juta belum ada realisasi sdh 2 bulan berlalu sejak gempa 5/8,” ujar Musni lewat akun twitter @musniumar, Sabtu (6/10).
https://twitter.com/musniumar/status/1048495534577672192
Halaman depan Surat kabar setempat yang belum diverifikasi kebenarannya juga beredar secara masif di media sosial yang melaporkan janji pemerintah untuk korban gempa Lombok belum terpenuhi.
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan pemerintah akan membantu masyarakat yang rumahnya roboh.
Hal tersebut sampaikan saat mengunjungi Korban gempa di Kecamatan Pamenang, Kabiupaten Lombok Utara Senin (13/8/2019) lalu.
“Nanti gotong royong dan dibantu pemerintah. Yang rusak berat Rp 50 juta, yang rusak sedang Rp 25 juta,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut akan terus memantau upaya pemulihan dan rekonstruksi terhadap korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Jokowi pun telah menyerahkan bantuan perbaikan untuk rumah rusak berlangsung di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, pada Minggu 2 September 2018 lalu.
Bantuan itu diserahkan dalam bentuk tabungan di rekening bank BRI atas nama masing-masing korban penerima.
Total dana yang diserahkan mencapai Rp 264 miliar. Jumlah sebanyak itu untuk perbaikan 5.293 unit rumah yang rusak berat akibat gempa. Masing-masing warga yang rumahnya rusak berat mendapat bantuan stimulus Rp 50 juta.
Jokowi berpesan agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk membangun rumah, bukan untuk kebutuhan lain.
“Saya akan cek benar nanti, uangnya dibangunkan rumah atau tidak. Satu lagi pesan saya untuk pejabat pemerintah, jangan dipotong serupiah pun dana yang turun ke masyarakat,” ujar Jokowi dilansir Jawapos, Minggu (2/9) lalu.
Jokowi menyebut, ada lebih dari 70 ribu rumah yang masih dalam proses verifikasi dan akan diberikan bantuan.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Menyuruh semua pihak untuk tetap memperhatikan Lombok.
Salah satu bentuk perhatian yang terjadi dengan terus menggenjot percepatan masalah Lombok yang porak poranda Akibat gempa besar beberapa bulan lalu.
“Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2018 untuk percepatan rehabilitasi dan gempa NTB pasca gempa,” ujar Puan saat Rapat Kerja Kantor di PMK, Jakarta, dilansir kompas.com, Jumat (5/10/2018).
Pada kesempatan ini, rehabilitasi dan perluasan rumah bisa berfungsi segera seperti arahan bapak Wapres di NTB,” sambung dia.
Puan pengingat, penyelesaian aliran rumah pasca gempa Lombok harus dapat selesaikan pada Maret 2019 mendatang. Sebelum sampai ke situ, beberapa langkah harus diakukan. Pada Oktober 2018, pekerjaan harus dilakukan.
Sementara itu pada akhir Desember 2018, normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penunjang kondisi harus selesai. Pada Maret 2019, perbaikan rumah masyarakat harus selesai dilaksanakan.
