ALREINAMEDIA.COM, BATAM – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melayangkan desakan tegas kepada jajaran direksi dan manajemen PT PLN Batam untuk segera melakukan perhitungan dan evaluasi ulang atas rencana skema pemberian kompensasi terkait insiden pemadaman listrik total (blackout) yang sempat melumpuhkan berbagai sektor vital di Pulau Batam.
Langkah Ombudsman tersebut didasari oleh banyaknya pengaduan dan laporan aspirasi masyarakat pelanggan, mulai dari kalangan rumah tangga, industri perhotelan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menderita kerugian materiil signifikan akibat terhentinya operasional secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ombudsman menilai rumusan formula ganti rugi yang saat ini dirancang PLN Batam belum mencerminkan asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas atas kerugian riil yang ditanggung publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri menyampaikan bahwa penyediaan tenaga listrik merupakan layanan publik primer yang memegang peranan krusial bagi denyut nadi perekonomian kawasan industri dan perdagangan bebas Batam. Mengacu pada regulasi perlindungan konsumen dan standar pelayanan ketenagalistrikan nasional, korporasi penyedia jasa wajib bertanggung jawab memberikan kompensasi yang layak manakala terjadi kegagalan sistemik dalam penyaluran daya listrik.
Selain menuntut kejelasan skema kompensasi, Ombudsman Kepri juga mendesak PLN Batam menyampaikan audit teknis secara terbuka dan transparan kepada publik perihal mitigasi keandalan pembangkit, pengawasan jaringan transmisi bawah laut, serta ketersediaan cadangan daya siaga. Langkah perbaikan fundamental ini sangat penting guna memastikan peristiwa pemadaman massal serupa tidak lagi terulang di masa mendatang.
Masyarakat Batam kini menantikan itikad baik dan langkah konkret dari PLN Batam untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kualitas keandalan pasokan energi listrik di daerah tersebut.
