Proyek Jalan dan Jembatan Pango Terhenti Selama 15 Tahun
Pembangunan jalan dan jembatan Pango yang menghubungkan Banda Aceh dengan Aceh Besar, serta berujung di Gampong Lamsayeun atau depan Meuligoe Wali Nanggroe, telah terhenti selama 15 tahun. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya proses pembebasan lahan. Saat ini, hanya tersisa 577 meter lahan yang belum bebas.
Anggota Komisi IV DPRA, Munawar AR Ngohwan, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Pemerintah Aceh untuk serius menuntaskan masalah pembebasan lahan agar pembangunan jalan dan jembatan dapat segera dilakukan dengan anggaran APBN.
“Kita mendorong Pemerintah Aceh membentuk tim terpadu yang menangani pembebasan lahan. Hanya tinggal 577 meter lagi ke arah Meuligoe Wali Nanggroe,” ujar Ngohwan kepada Serambi pada Sabtu (11/10/2025).
Ia menyatakan bahwa selama ini sudah ratusan miliar uang dianggarkan untuk pembebasan lahan, dan kini tinggal sedikit lagi. “Kita ingin persoalan ini segera dituntaskan, jangan dibiarkan seperti ini sehingga menjadi beban setiap tahun,” tambah politikus muda PKB ini.
Ngohwan meminta Pemerintah Aceh untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan dengan luas 577 meter dalam APBA 2026. Dengan demikian, pemerintah pusat bisa segera membangun jalan dan jembatan tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRA, Hendri Muliana, menambahkan bahwa penyelesaian jalan tembus Pango Banda Aceh dan Aceh Besar adalah sebuah keharusan. “Komisi IV DPRA pasti akan mendukung apalagi jalan ini menjadi alternatif akses baru antara Banda Aceh dan Aceh Besar. Kami meminta semua pihak juga harus mendukung,” ujar politisi Partai Aceh ini.
Desakan yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRA lainnya, Khalid. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa pembebasan lahan yang hanya tersisa sedikit ini harus menjadi prioritas.
“Berapa banyak anggaran yang sudah kita keluarkan sebelumnya untuk pembebasan lahan. Masa sedikit lagi tidak kita pikirkan lagi. Saya pikir ini harus segera diselesaikan, jangan setiap tahun menjadi sorotan,” tegas Khalid.
Tantangan dan Solusi yang Diperlukan
Proses pembebasan lahan yang terhambat selama 15 tahun menunjukkan adanya kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Keterlambatan ini tidak hanya memengaruhi progres pembangunan, tetapi juga berdampak pada kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih baik antara dua wilayah tersebut.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mempercepat proses pembebasan lahan antara lain:
- Pembentukan Tim Terpadu: Seperti yang diusulkan oleh Anggota Komisi IV DPRA, pembentukan tim terpadu yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat setempat dapat mempercepat proses negosiasi dan persetujuan.
- Penyediaan Anggaran yang Cukup: Anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kompensasi bagi pemilik lahan yang terkena dampak.
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat: Keterlibatan pemerintah pusat sangat penting karena pembangunan jalan dan jembatan ini menggunakan anggaran APBN. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa proyek dapat segera dimulai setelah lahan bebas.
Keuntungan dari Selesainya Proyek
Jika proyek jalan dan jembatan Pango selesai, maka akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain:
- Akses yang Lebih Baik: Jalan dan jembatan ini akan menjadi alternatif akses utama antara Banda Aceh dan Aceh Besar, sehingga mengurangi kemacetan di jalur-jalur utama.
- Peningkatan Ekonomi: Akses yang lebih baik akan memudahkan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitar.
- Peningkatan Kualitas Hidup: Masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah ke fasilitas umum, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Dengan demikian, selesainya proyek jalan dan jembatan Pango bukan hanya menjadi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
