Percepatan Koperasi Merah Putih: Langkah Strategis Pemprov Kalteng Dongkrak Ekonomi Desa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) secara tegas menunjukkan komitmennya dalam upaya mempercepat pengoperasian koperasi desa/kelurahan merah putih. Hal ini ditekankan melalui penyelenggaraan rapat temu mitra koperasi desa/kelurahan merah putih Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng pada Senin, 19 Januari 2026.
Rapat penting ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk perwakilan dari Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kalteng, Rahmawati, para Kepala Dinas Koperasi dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalteng, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas, serta perwakilan dari lembaga perbankan nasional dan daerah seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Kalteng.
Dalam sambutannya, Herson B. Aden menggarisbawahi bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Republik Indonesia. Instruksi tersebut secara spesifik menyoroti percepatan pembangunan fisik gerai, fasilitas pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
“Secara umum, koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah telah terbentuk dan memiliki dasar hukum yang sah. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah banyaknya koperasi yang belum dapat beroperasi secara optimal karena masih adanya keterbatasan dalam hal gerai fisik, gudang penyimpanan, dan sarana pendukung lainnya. Inilah yang menjadi fokus utama dan harus kita kejar bersama-sama,” tegas Herson.
Lebih lanjut, Herson menyampaikan harapan besar dari Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, agar koperasi benar-benar dapat berperan sebagai pengungkit utama perekonomian di tingkat desa. Melalui program unggulan “Huma Betang Sejahtera”, Pemprov Kalteng menargetkan agar minimal 50 koperasi dapat beroperasi secara aktif pada tahun 2026. Koperasi-koperasi yang memenuhi kriteria ini akan menerima bantuan stimulus berupa dana bergulir dengan nominal antara Rp200 juta hingga Rp300 juta per koperasi.
Herson juga menjelaskan visi ke depan mengenai peran koperasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. “Ke depannya, masyarakat hanya perlu mendatangi koperasi terdekat, melakukan transaksi menggunakan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan yang ditujukan kepada mereka akan dapat diterima secara langsung. Skema ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi yang panjang dan secara signifikan menggerakkan roda perekonomian lokal,” paparnya.
Meskipun demikian, Herson mengakui bahwa tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Selain kendala utama berupa keterbatasan bangunan gerai, beberapa desa juga masih bergulat dengan persoalan mendasar lainnya, seperti aset lahan, ketersediaan permodalan, pasokan listrik, akses air bersih, hingga konektivitas internet.
Untuk mengatasi hambatan konektivitas, Pemprov Kalteng pada tahun 2026 akan mengalokasikan dukungan berupa penyediaan internet satelit di sejumlah titik yang telah diidentifikasi sebagai prioritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional koperasi di daerah-daerah terpencil.
Dalam kesempatan yang sama, Herson juga secara aktif mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan fleksibilitas dalam pemanfaatan aset daerah. Skema pemanfaatan dapat berupa pinjam pakai atau hibah, sebagai solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung operasional sendiri.
Tantangan dan Progres Koperasi Merah Putih
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawati, dalam laporannya menyampaikan data terkini. Hingga saat ini, baru tercatat 13 koperasi desa merah putih yang aktif dan siap menerima bantuan, terutama yang berlokasi di wilayah sekitar kawasan hutan. Angka ini masih tergolong jauh dari target 50 koperasi aktif yang diharapkan oleh pimpinan daerah.
Rahmawati juga mengungkapkan bahwa progres pembangunan gerai koperasi, berdasarkan data yang dihimpun dari Kodam, masih tergolong lambat. Dari target pembangunan sebanyak 205 unit gerai, baru sekitar 40 persen yang menunjukkan perkembangan fisik yang berarti di lapangan.
“Kendala utama yang paling sering kami temukan meliputi persoalan kepemilikan lahan, legalitas aset, serta sinkronisasi data antara dinas koperasi di tingkat kabupaten/kota dengan jajaran Kodim. Permasalahan ini perlu segera diselesaikan secara bersama-sama untuk menghindari potensi masalah hukum di masa mendatang,” jelas Rahmawati.
Melalui penyelenggaraan rapat temu mitra ini, Pemprov Kalteng menargetkan tercapainya kesepahaman yang kuat antarberbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, unsur TNI, BUMN, hingga lembaga perbankan. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mengakselerasi pembangunan gerai dan fasilitas pergudangan Koperasi Merah Putih secara terukur, efisien, dan berkelanjutan.
Rapat Temu Mitra ini diharapkan menjadi momentum penting dan titik balik dalam upaya percepatan pengoperasian Koperasi Merah Putih di seluruh Kalimantan Tengah. Dengan demikian, koperasi tidak hanya sekadar eksis secara administratif, tetapi benar-benar mampu hadir dan berfungsi sebagai motor penggerak utama perekonomian di setiap desa dan kelurahan.
