ALREINAMEDIA-TANJUNGPINANG — Pemprov Kepri memperketat pengawasan terhadap ASN untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintahan. Pemeriksaan urine bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pemerintah provinsi tidak ingin kembali menemukan pegawai yang terlibat kasus narkoba. Karena itu, pengawasan terutama ditujukan kepada ASN yang terindikasi menggunakan zat terlarang.
“Ada beberapa kasus oknum ASN terlibat dalam kasus narkoba. Kami tidak ingin itu terulang lagi walaupun hanya satu kasus,” ujarnya dalam keterangan kepada awak media.
Nyanyang menjelaskan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan internal. Pemprov Kepri juga melibatkan BNN dalam pemeriksaan urine yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.
“Ini (tes urine mendadak) sudah pernah dilakukan sebelumnya,” ucapnya.
Pemprov Kepri sebelumnya telah menggelar pemeriksaan urine bagi pejabat pada 22 September 2025 di Aula Wan Seri Beni, Dompak. Berdasarkan laporan Bakesbangpol Kepri, sebanyak 214 pejabat menjalani pemeriksaan dan seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.
Dalam laporan yang dipublikasikan pada 26 September 2025 itu, Bakesbangpol juga menyampaikan rencana pemeriksaan berikutnya bagi pejabat yang belum mengikuti tes. Hasil tersebut merupakan hasil pemeriksaan peserta saat itu, bukan gambaran kondisi seluruh ASN hingga sekarang.
Selain pemeriksaan, Pemprov Kepri melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan pembinaan pegawai. Nyanyang meminta ASN memahami tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah yang harus memberi contoh kepada masyarakat.
“ASN harus menjadi ujung tombak dalam pemberantasan narkoba, bukan malah terjerumus mengonsumsi dan menjual narkoba,” katanya.
Di tingkat nasional, BNN juga menekankan pentingnya menjalankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan secara bersama. Dalam rilis Juli 2026, BNN menyebut stigma terhadap penyalah guna narkotika masih membuat sebagian masyarakat enggan menjalani rehabilitasi.
Hal itu menunjukkan bahwa penanganan narkoba membutuhkan lebih dari pemeriksaan. Pembinaan dan akses pemulihan juga menjadi bagian penting agar upaya pencegahan dapat berjalan berkelanjutan.
Baca Berita Lainnya di Google News.
