Pemprov Kepri Perkuat Sinergi Tujuh Program Presiden, Ansar Tekankan Penanganan Cepat Hambatan Lapangan
ALREINAMEDIA-TANJUNGPINANG — Pemprov Kepri mengevaluasi perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memastikan pembangunan fisik diikuti dengan kesiapan operasional. Kelengkapan fasilitas dan status lahan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional Presiden.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kepri Riki Rionaldi menyampaikan bahwa pembangunan fisik koperasi telah mencapai 277 unit dari total 407 unit yang direncanakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 unit sudah selesai secara fisik.
Untuk mendampingi kesiapan operasional, sebanyak 106 manajer koperasi telah ditugaskan selama dua tahun. Pendampingan ini menjadi bagian dari persiapan agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya.
Namun, sejumlah koperasi masih menghadapi kekurangan sarana dan prasarana. Persoalan lain berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk pembangunan.
Dalam laporan tersebut, beberapa bangunan disebut sudah berdiri, tetapi lokasinya masih tercatat berada dalam kawasan hutan. Penyelesaiannya membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait.
Gubernur Ansar menegaskan bahwa seluruh program Asta Cita harus mendapat dukungan pemerintah daerah. Pelaksanaan program perlu dibantu dengan langkah lain yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” tegasnya.
Ansar meminta OPD mendata seluruh hambatan yang ditemukan. Data tersebut akan dipelajari dan dibahas bersama para kepala daerah untuk menentukan penyelesaiannya.
“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Evaluasi ini menempatkan kesiapan operasional sebagai perhatian selain penyelesaian bangunan. Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota perlu menindaklanjuti kekurangan fasilitas dan persoalan lahan agar pelaksanaan program tidak terhambat.

















