Bantuan Pakaian untuk Pengungsi Banjir Sumatra: Inisiatif Presiden Prabowo dan Kemendagri
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menyalurkan 125 ribu potong pakaian ‘reject’ atau yang batal ekspor dari pabrik di dalam negeri. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar para pengungsi banjir di Pulau Sumatra. Usulan strategis ini diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan tujuan mempercepat penyediaan perlengkapan bagi masyarakat yang terdampak bencana dahsyat.
Data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa lebih dari 624 ribu jiwa terpaksa mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan berbagai kebutuhan dasar, terutama pakaian, yang saat ini sangat langka di kalangan pengungsi.
Dalam sebuah sidang kabinet paripurna, Menteri Tito Karnavian mengemukakan sebuah gagasan inovatif: memberikan izin khusus bagi sektor swasta untuk terlibat aktif dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di tengah situasi krisis bencana. Beliau telah menerima informasi bahwa beberapa perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai namun tidak dapat diekspor.
“Ada dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian. Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Perdagangan, supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” ungkap Tito dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 Desember 2025.
Pembebasan Pajak untuk Bantuan Pakaian
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan lampu hijau, menilai gagasan Menteri Tito sangat positif dan relevan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo secara tegas meminta agar bantuan pakaian yang batal ekspor ini dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Saya kira itu bagus dan ya silakan dibebaskan dari PPN. Tapi, juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Kemudian, ini harus segera dikirim ke daerah bencana,” tegas Presiden Prabowo, menekankan pentingnya akuntabilitas dan kecepatan dalam penyaluran bantuan.
Di sisi lain, Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, turut mengkonfirmasi urgensi kebutuhan pakaian bagi para pengungsi. Beliau merinci bahwa selain pakaian, kebutuhan mendesak lainnya meliputi celana dalam, obat-obatan, susu, pembalut, terpal untuk pembangunan tempat tinggal sementara, kelambu, minyak goreng, dan ikan kemasan. “Karena mereka hanya (punya) baju di badan saat melarikan diri dari banjir,” ujar Ismail pada Selasa, 9 Desember 2025, menggambarkan kondisi memilukan para pengungsi.
Peningkatan Alokasi Anggaran dan Solidaritas Antardaerah
Dalam forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memaparkan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Beliau menjelaskan bahwa alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) telah ditingkatkan secara signifikan, mencapai total Rp268 miliar. Anggaran ini dialokasikan sebesar Rp60 miliar untuk tiga provinsi yang terdampak bencana, dan Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota yang mengalami banjir.
“Pemerintah daerah telah diarahkan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu masyarakat terdampak, seperti pakaian, sabun, shampo, perlengkapan bayi dan kebutuhan perempuan,” kata mantan Kapolri tersebut, menunjukkan fokus pada kebutuhan dasar setiap individu.
Selain itu, Pemerintah juga terus menggalakkan semangat solidaritas antardaerah. Hingga Senin kemarin, bantuan dari berbagai daerah lain telah tercatat mencapai Rp46 miliar. Bantuan ini tidak hanya berupa dana tunai, tetapi juga dukungan dalam bentuk tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang dikirim langsung ke daerah-daerah yang paling parah terkena dampak, seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatra Terus Bertambah
Data terbaru yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin kemarin, menunjukkan peningkatan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Sumatra yang mencapai 1.030 jiwa. Angka ini dikhawatirkan masih dapat bertambah mengingat masih banyaknya laporan mengenai korban yang belum ditemukan atau dilaporkan hilang.
“Untuk korban jiwa meninggal dunia ini bertambah 14 jiwa, dari 1.016 pada hari Minggu kemarin, saat ini menjadi 1030 jiwa,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan persnya pada Senin kemarin.
Sementara itu, jumlah warga yang dilaporkan hilang mencapai 206 orang. Angka pengungsi pun masih sangat tinggi, yaitu mencapai 608.940 orang. Kondisi ini menegaskan skala bencana yang dihadapi dan urgensi penanganan serta bantuan yang berkelanjutan.
Pemerintah terus berupaya keras untuk memobilisasi sumber daya dan mengkoordinasikan berbagai pihak demi meringankan beban para korban bencana banjir di Sumatra. Upaya penyaluran bantuan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, menjadi lini terdepan dalam pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
