Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat, 30 Januari 2026. Acara yang berlangsung di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, ini berlangsung selama kurang lebih 4,5 jam, mulai dari pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB. Agenda utama pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan berbagai program pemerintah dan upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya alam negara.
Para Tokoh yang Hadir: Lebih dari Sekadar Oposisi
Meskipun Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sempat menyebut beberapa tamu sebagai “tokoh oposisi”, pandangan ini dibantah oleh beberapa narasumber yang hadir. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, salah satu tamu undangan, menegaskan bahwa penyebutan “oposisi” tidaklah tepat. Menurutnya, pertemuan tersebut lebih tepat digambarkan sebagai forum dialog dengan para pakar di berbagai bidang keahlian.
Kehadiran tokoh-tokoh terkemuka seperti Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, dan mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, memperkuat argumen bahwa forum ini bersifat inklusif dan mengundang berbagai perspektif.
Dari pihak pemerintah, pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, hadir pula Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA), yang turut memberikan pandangannya.
Paparan Presiden Prabowo: Program Pemerintah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Sesi awal pertemuan diisi dengan paparan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai berbagai program yang telah dan akan dijalankan oleh pemerintah. Salah satu fokus utama yang dipaparkan adalah upaya pemerintah dalam menyelamatkan dan mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Menurut Abraham Samad, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan yang tinggi dalam menghadapi tantangan oligarki terkait pengelolaan sumber daya alam. Presiden mengklaim tidak gentar menghadapi potensi perlawanan dari kelompok oligarki, yang mungkin berupaya menggoyahkan ekonomi Indonesia.
“Walau mereka pasti punya cara untuk menghadapi Prabowo. Misalnya, kata Prabowo, ingin menggoyang ekonomi Indonesia agar supaya Indonesia jatuh dalam krisis,” ujar Abraham Samad menirukan perkataan Presiden.
Keterlibatan dalam Dewan Perdamaian dan Isu Internasional
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menjelaskan alasannya bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meskipun Abraham Samad tidak merinci alasan spesifiknya, ia mengingat Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dapat menarik diri dari dewan tersebut jika terbukti lebih banyak membawa mudarat bagi warga Gaza, Palestina.
“Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Karena kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar,” jelas Abraham.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung tentang reformasi kepolisian dan hasil-hasil penting yang dicapai dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss.
Presentasi Para Tokoh: Berbagi Keahlian untuk Kemajuan Bangsa
Setelah paparan dari Presiden, giliran para tokoh yang hadir untuk mempresentasikan materi sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Abraham Samad, misalnya, memaparkan mengenai pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang efektif.
Abraham menyoroti masih rendahnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Ia merujuk pada laporan Transparency International tahun 2025 yang menempatkan Indonesia pada skor 37 dari skala 100 untuk tahun 2024.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Abraham Samad menawarkan sebuah peta jalan dan strategi pemberantasan korupsi yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya Indonesia dalam mengimplementasikan poin-poin penting dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi.
Empat poin krusial dari UNCAC yang dinilai berpengaruh terhadap IPK Indonesia adalah:
- Foreign Bribery (Penyuapan Pejabat Asing): Isu ini berkaitan dengan praktik suap yang dilakukan oleh perusahaan atau individu Indonesia terhadap pejabat di negara lain.
- Illicit Enrichment (Peningkatan Harta Kekayaan Ilegal): Fenomena ini mencakup peningkatan kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.
“Ini yang harus diperbaiki. Karena ini berkaitan dengan pemulihan aset. Indonesia harus punya undang-undang perampasan aset. Karena ini akan menyangkut peningkatan harta kekayaan penyelenggaran negara,” ujar Abraham. - Trading Influence (Perdagangan Pengaruh): Praktik ini melibatkan penggunaan pengaruh atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali melalui mekanisme yang tidak transparan.
- Commercial Bribery (Suap di Sektor Swasta): Suap yang terjadi dalam transaksi bisnis antarperusahaan atau antara perusahaan dengan pihak swasta lainnya.
“Jadi empat hal yang saya sampaikan bahwa empat hal ini menjadi isu internasional untuk agenda pemberantasan korupsi,” tegas Abraham.
Nuansa Dialog Konstruktif
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pandangan yang berbeda mengenai sebutan “oposisi”. Ia menegaskan bahwa tidak ada tamu yang hadir sebagai oposisi, melainkan sebagai tokoh masyarakat yang terbuka untuk berdialog dan memberikan masukan kepada Presiden.
“Enggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo.
Pandangan ini senada dengan tujuan pertemuan yang lebih luas, yaitu untuk menciptakan dialog konstruktif antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk para pakar dan tokoh berpengaruh, demi kemajuan bangsa dan negara.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam tulisan ini.
