Presiden Prabowo Subianto menolak wacana pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi pada Agustus lalu. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta.
Menurut Yusril, Presiden menilai bahwa langkah membentuk tim penyelidikan tambahan tidak dibutuhkan saat ini. Pemerintah, kata dia, lebih memilih fokus pada pemulihan kondisi sosial-politik dan ekonomi masyarakat pasca-kerusuhan.
“Presiden berpendapat bahwa ketegangan yang sudah mereda jangan lagi diperuncing dengan proses penyelidikan politik baru. Aparat penegak hukum sudah menangani hal-hal teknis di lapangan, sementara pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas,” ujar Yusril.
Yusril menambahkan, keputusan ini diambil demi menghindari potensi perpecahan baru di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepolisian dan lembaga hukum lainnya tetap memiliki kewenangan penuh dalam menangani kasus individu atau tindak pidana yang muncul akibat kerusuhan tersebut.
“Kita ingin bangsa ini maju ke depan, bukan terjebak pada ketegangan masa lalu. Karena itu, Presiden meminta agar semua pihak menitikberatkan perhatian pada rekonsiliasi dan pemulihan nasional,” jelas Yusril.
Kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus lalu sempat meninggalkan ketegangan di beberapa daerah, terutama terkait aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan dengan aparat. Sejumlah kalangan masyarakat sipil sebelumnya mendesak adanya tim independen untuk menyelidiki pemicu utama dan memastikan akuntabilitas atas jatuhnya korban.
Namun, dengan keputusan terbaru tersebut, pemerintah menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan stabilitas sosial-politik, menjaga keamanan, serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca-gejolak.
