Peninjauan Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk, Menteri PU Kritik Lambatnya Progres Pembangunan
Nganjuk – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menunjukkan kekecewaannya saat melakukan peninjauan terhadap proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peninjauan tersebut dilakukan pada Sabtu (11/4), namun hasilnya justru memicu emosi menteri yang sebelumnya dikenal tenang.
Menurut Dody, progres pembangunan hanya mencapai 15 persen. Padahal, target penyelesaian proyek ini adalah Juni 2026. Hal ini membuat Dody merasa bahwa pembangunan di Nganjuk jauh tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Surabaya dan Sampang. Ia mengkritik tim yang bertanggung jawab atas proyek tersebut karena tidak memberikan solusi efektif untuk mengatasi keterlambatan, melainkan justru memberikan alasan yang tidak membantu.
“Nganjuk sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persen lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ujarnya saat meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu (12/4).
Dody menyatakan curiga terhadap adanya aktivitas tidak sehat yang menghambat proses pembangunan. Ia mengatakan bahwa jajarannya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) tampaknya tidak tegas dalam menghadapi penyedia jasa. Bahkan, ia mendengar kabar tentang adanya setoran kepada pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu proses pengawasan proyek.
“Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tetapi ‘kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi,” katanya.
Kesalahan yang ia lihat tidak hanya terkait lambatnya progres, tapi juga kurangnya keseriusan dari pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Dody menilai program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh dianggap remeh atau dijalankan secara sembarangan.
“Jengkel banget saya, janganlah, jangan main-main dengan program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dody juga menyoroti pentingnya profesionalisme dari aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja menjalankan program pemerintah. Menurutnya, ASN harus bekerja dengan tanggung jawab untuk mendukung kebijakan presiden. Ia mengungkapkan bahwa kekesalannya terhadap progres pembangunan di beberapa daerah sudah muncul sejak sekitar dua bulan terakhir.
Menurut Dody, ada ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo, yaitu bangunan Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026, dengan jadwal kontrak proyek yang tercantum sebelumnya. Ia menemukan fakta bahwa kontrak Sekolah Rakyat akan berakhir pada 23 Juli. Hal ini membuatnya merasa seperti melawan perintah presiden.
Program Sekolah Rakyat, menurut Dody, adalah langkah besar yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa para menteri dan ASN bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan baik.
Lebih lanjut, Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan. Ia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa masih minim meski peringatan telah diberikan sejak sekitar dua bulan lalu.
Dody menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Pada kesempatan itu juga, ia menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk, seraya menegaskan bahwa sebagai Menteri PU, dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.
