Scrool Untuk Baca Berita
DPRD BATAM

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Penataan Kampung Tua, Sinkronisasi Aturan Pertanahan Jadi Perhatian

×

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Penataan Kampung Tua, Sinkronisasi Aturan Pertanahan Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini
Pansus DPRD Batam membahas Ranperda Kampung Tua dan sinkronisasi aturan pertanahan

BATAM – Al Reina Media – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua. Sejumlah substansi kembali didalami, terutama rumusan dan kesesuaian ketentuan dalam setiap pasal.

Senin (16/11/2026), Pansus menggelar rapat lanjutan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam. Rapat dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus SPi, didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda SE.

Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan redaksional dan substansi pasal demi pasal. Pansus bersama tim pemerintah juga menyinkronkan sejumlah ketentuan dalam Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lain, terutama regulasi di bidang pertanahan. Pembahasan Ranperda lain yang juga menjalani sinkronisasi regulasi dapat dibaca dalam pembahasan Ranperda lain yang juga menjalani sinkronisasi regulasi.

Ketua Pansus Muhammad Yunus SPi mengatakan, pendalaman setiap pasal penting untuk memastikan Ranperda Penataan Kampung Tua memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Hadiri Sosialisasi Perwako Pengurangan Pajak, Dorong Kesadaran Masyarakat Bayar PBB

“Kita terus bahas pasal per pasal, baik redaksionalnya maupun substansinya. Selain itu juga sinkronisasi dengan sejumlah peraturan lainnya, terutama terkait pertanahan,” ungkap Yunus.

Menurut Yunus, persoalan Kampung Tua berkaitan dengan berbagai aspek sehingga penyusunan regulasinya membutuhkan kecermatan. Pengaturan penataan Kampung Tua juga berkaitan dengan administrasi, status, dan kepastian hukum pertanahan.

“Ini yang terus kita cermati bersama. Jangan sampai ada pasal yang justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita ingin setiap ketentuan yang dirumuskan benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Yunus menambahkan, Pansus ingin Ranperda tersebut menjadi pedoman yang jelas dalam penataan Kampung Tua di Kota Batam. Karena itu, ketentuannya perlu dirumuskan secara komprehensif dengan memperhatikan regulasi yang lebih tinggi serta kondisi dan karakteristik Kampung Tua di Batam.

Baca Juga :  Pansus DPRD Batam Gelar Rapat Koordinasi, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Adminduk

“Kita berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kejelasan arah penataan Kampung Tua. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat kampung tua harus menjadi perhatian dalam penyusunannya,” tegasnya.

Pansus bersama Tim Hukum Pemko Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda dapat disempurnakan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam penataan Kampung Tua yang lebih tertib dan terarah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Batam.

Baca Berita Lainnya di Google News.