Alreina Media, BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat terus menggesa pembahasan regulasi tersebut. Berbagai substansi rancangan peraturan itu diperdalam agar dapat menjawab kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam.









Pada Senin (16/11/2028), Pansus kembali menggelar rapat pembahasan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Anwar Anas dan diikuti sejumlah anggota Pansus.
Dari pihak Pemko Batam, rapat dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial. Kehadiran instansi tersebut diperlukan untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga materi Ranperda dapat disusun secara komprehensif dan implementatif.
Pembahasan ini melanjutkan proses pembahasan revisi Perda Ketertiban Umum yang sebelumnya telah dimulai Pansus. Anwar Anas memimpin Pansus setelah ditetapkan sebagai Ketua Pansus revisi Ranperda tersebut.
Anwar mengatakan, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan sejumlah substansi, baik ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maupun penambahan pengaturan baru yang mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, perkembangan kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan ketertiban yang muncul saat ini membutuhkan pengaturan yang lebih relevan. Hal itu termasuk efektivitas penerapan aturan dan aspek penegakan hukumnya.
“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.
Ia menegaskan, penyusunan Ranperda tidak sekadar memperbarui aturan lama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjelas ketentuan, memperkuat landasan hukum bagi aparat pelaksana, serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.
Anwar menambahkan, sinergi antara Pansus dan jajaran Pemko Batam menjadi bagian penting dalam pembahasan. Pelibatan instansi teknis diharapkan membuat setiap ketentuan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain dan dapat diterapkan sesuai kondisi serta kebutuhan Kota Batam.
Pansus berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda matang. Regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam.(*)
















