BATAM – Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menerima aksi damai dan audiensi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam, Selasa (20/10/2026). Kedatangan mahasiswa yang dipimpin Ketua HMI Cabang Batam, Andre Saputra, bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan nasional, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Rangkaian audiensi dan lima poin tuntutan
Pada pertemuan itu, pengurus HMI membaca lima poin tuntutan yang menjadi fokus aspirasi. Kelima poin tersebut adalah:
- Mendesak DPR RI menggunakan hak angket terkait persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden RI.
- Mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
- Meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
- Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Mendesak penguatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Karhutla jadi perhatian utama mahasiswa
Di antara tuntutan tersebut, persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi sorotan utama. Mahasiswa menilai dampak karhutla, yang memicu kabut asap, telah meluas ke berbagai wilayah di dalam negeri dan dirasakan hingga negara tetangga. Karena itu, mereka mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih serius, terpadu, dan menyeluruh.
Tanggapan DPRD Kota Batam
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Haji Muhammad Kamaluddin menyatakan pihaknya memahami dan menghargai tuntutan yang disampaikan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat, namun DPRD Kota Batam akan mencermati dan mendorong tindak lanjut melalui kanal kelembagaan yang ada.
Kamaluddin juga menyambut baik penyampaian aspirasi melalui aksi damai dan audiensi sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Hal ini selaras dengan sikap DPRD yang sering menyambut aksi unjuk rasa sebagai masukan untuk kebijakan daerah.
Langkah antisipasi di Batam
Terkhusus soal karhutla, Kamaluddin menyampaikan harapan yang sejalan dengan aspirasi mahasiswa agar persoalan ini mendapat penanganan serius dan status bencana nasional. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Batam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap.
Pihak DPRD menyebutkan masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan. Koordinasi lintas lembaga ini menunjukkan pentingnya sinergi Forkopimda dalam mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat.
Beberapa langkah antisipasi yang sudah dilakukan antara lain peliburan sekolah untuk TK, SD, dan SMP yang dianggap rentan terhadap dampak asap. Namun, DPRD juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu disertai pengawasan dan pendekatan yang efektif agar anak-anak tidak justru terpapar risiko lain saat libur.
Tindak lanjut dan penandatanganan tuntutan
Kamaluddin menegaskan DPRD Kota Batam akan terus memantau perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan tuntutan mahasiswa dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai kewenangan. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan dokumen tuntutan oleh Ketua DPRD Kota Batam bersama perwakilan HMI Cabang Batam sebagai bukti penerimaan aspirasi yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Dokumen penandatanganan tersebut menjadi dasar agar suara mahasiswa dapat terus diproses melalui jalur kelembagaan, sambil menunggu langkah-langkah konkrit dari pemerintah pusat terkait penetapan status karhutla dan kebijakan lain yang diminta.
(*)
