Peristiwa Unjuk Rasa di Rumah Anggota DPR RI Atalia Praratya
Pada hari Selasa (14/10), rumah anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menjadi sasaran dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Forum Santri Nusantara (Bandung Raya). Puluhan santri berkumpul di kediaman pribadi Atalia yang terletak di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini berlangsung sekitar pukul 15.16 WIB.
Setelah kejadian tersebut, Atalia memilih untuk meredam situasi dengan melakukan dialog langsung dengan perwakilan Forum Pondok Pesantren Jawa Barat di Bandung. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik dan mempererat silaturahmi antara para pemimpin pondok pesantren dengan dirinya.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat ini juga diunggah oleh Atalia melalui akun media sosial Instagramnya. Dalam kesempatan itu, Atalia menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada para pimpinan pondok pesantren yang hadir.
“Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahan dan diskusi hangatnya Pak H. Ahmad Patoni (Kabid Pontren Kemenag Jabar), Pak KH. Eddy Komarudin (Ketua Forum Pondok Pesantren Jawa Barat), Pak KH. Hariri (Sekretaris Forum Pondok Pesantren Jawa Barat), Pak KH. Atep (Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jawa Barat), dan Umi Euis (Pimpinan Pondok Pesantren Ar Raid),” ujar Atalia dalam unggahan di Instagram, Rabu (15/10).
Atalia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan hanya sekadar upaya klarifikasi, tetapi juga bentuk komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya semangat dalam memperjuangkan kesejahteraan Pondok Pesantren dan Diniyah Takmiliyah.
Penyebab Unjuk Rasa
Rumah Atalia menjadi sasaran unjuk rasa setelah ia memberikan komentar terkait rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rekonstruksi Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Atalia sempat mengingatkan bahwa penggunaan APBN untuk renovasi Ponpes harus dilakukan dengan hati-hati.
“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes (Al Khoziny), hal itu belum menjadi keputusan final ya. Dan, saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati. Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu,” ujar Atalia beberapa waktu lalu.
Menurut Atalia, mekanisme penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menelan banyak korban harus jelas. Aspek keadilan bagi masyarakat harus diperhatikan.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” pungkasnya.
Tindakan dan Langkah Berikutnya
Atalia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penggunaan dana negara untuk pembangunan kembali ponpes. Ia menilai bahwa semua pihak harus saling bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan adil.
Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya dialog dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan dana negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Atalia berharap, melalui dialog yang terbuka, dapat tercipta solusi yang memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak.
