JAKARTA,
Visi Indonesia emas 2045 menghadapi tantangan nyata, dengan 72 persen penduduk yang akan tinggal di perkotaan. Tanpa perencanaan matang, masa depan kota-kota Indonesia bisa berujung pada kemacetan, kepadatan, dan kelangkaan sumber daya. Untuk mencegah krisis ini, pemerintah meluncurkan program ambisius: 50 Kota Prioritas Pembangunan 2025–2029. Program ini dirancang untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara Jawa dan luar Jawa, dengan prasyarat utama: layanan transportasi umum yang optimal dan berkelanjutan.
Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi tiga kementerian kunci: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini ditegaskan oleh Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dalam wawancaranya beberapa waktu lalu.
Strategi 50 Kota: Menggeser Pusat Pertumbuhan
Program 50 Kota Prioritas tidak hanya fokus pada kota-kota besar, tetapi dibagi menjadi tiga kategori strategis:
- 10 kawasan metropolitan utama
- 4 kota metropolitan usulan baru
- 36 kota non-metropolitan yang fokus pada pengembangan industri, pariwisata, perdagangan, dan pendidikan
Menurut Djoko, saat ini hanya 17 kota (34 persen) yang memiliki layanan transportasi umum modern. Sisanya, terutama kota non-metropolitan di luar Jawa seperti Morowali, Labuan Bajo, dan Sorong, membutuhkan dukungan besar dari Kemenhub dan Kemendagri.
Beberapa kota prioritas yang telah memiliki transportasi umum modern antara lain:
- Medan: Trans Metro Deli dan KRD Sri Lelawangsa
- Palembang: LRT Sumatera Selatan
- Surabaya: Trans Semanggi dan Commuter Line Jenggala
- Yogyakarta & Surakarta: Trans Jogja, Batik Solo Trans, dan Commuter Line Jogja – Solo
Transportasi Umum: Solusi Tiga Dimensi
Pembangunan transportasi umum yang terpadu di 50 kota ini bukan sekadar tentang perpindahan tempat. Manfaatnya mencakup tiga dimensi krusial pembangunan berkelanjutan:
Manfaat Ekonomi dan Pemerataan
Transportasi umum yang efisien di luar Jawa mendorong pusat pertumbuhan baru, mengurangi sentralisasi ekonomi di Jawa. Kota dengan sistem transportasi andal juga akan memiliki daya saing lebih tinggi, menarik investasi, dan mendukung sektor spesifik seperti industri di Batang atau pariwisata di Labuan Bajo.Manfaat Sosial dan Kualitas Hidup
Layanan publik ini menjamin akses dan inklusivitas bagi semua lapisan masyarakat ke layanan esensial. Dengan menyediakan alternatif nyaman, transportasi umum efektif mengurangi kemacetan, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi waktu warga.Manfaat Lingkungan dan Keberlanjutan
Penggunaan moda transportasi rendah emisi (Commuter Line, LRT) akan mengurangi jejak karbon, mendukung transisi energi bersih, dan menurunkan polusi udara, sehingga menjamin kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Ancaman Mangkrak Akibat Lemahnya Sinergi Tiga Kementerian
Djoko mengingatkan bahwa semua manfaat tersebut bisa gugur jika sinergi antara Kementerian PU, Kemenhub, dan Kemendagri tidak kuat. Kelemahan kolaborasi ini berisiko menciptakan tiga persoalan fatal:
- Pertama, pembangunan fisik (terminal, depo) oleh Kementerian PU mungkin selesai, tetapi tidak ada anggaran operasional (di bawah Kemenhub/Pemda), membuat fasilitas megah itu mangkrak.
- Kedua, perencanaan rute transportasi umum (Kemenhub) tidak selaras dengan pembangunan jalan dan zonasi kota (Kementerian PU/Kemendagri), menyebabkan layanan tidak menjangkau area-area baru yang padat.
- Ketiga, proyek hanya berjalan selama masa subsidi Kemenhub. Setelah subsidi dicabut, Pemda tidak memiliki kerangka hukum atau anggaran (di bawah pembinaan Kemendagri) untuk melanjutkan operasional, menyebabkan layanan transportasi publik kembali mati suri.
Solusi: Kolaborasi Terpadu
Solusinya, menurut Djoko, adalah “melebur” kolaborasi tiga kementerian ini dalam satu payung perencanaan terpadu, misalnya melalui pembentukan Tim Kerja Nasional khusus 50 Kota Prioritas.
Investasi dalam transportasi umum di 50 kota ini adalah janji konkret untuk mewujudkan kota-kota yang kuat secara ekonomi, inklusif secara sosial, dan lestari secara lingkungan. Dengan sinergi yang kuat antara sektor konstruksi, transportasi, dan administrasi daerah, Indonesia dapat menghindari krisis perkotaan 2045 dan mencapai visi pembangunan yang seimbang.
