Alreinamedia.com-Ditemukannya kelebihan bayar atas perjalan dinas 20 SKPD di Pemerintahan Kabupaten Natuna, oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) pada tahun 2016 menjadi pertanyaan besar.
Pasalnya temuan tersebut, dari hasil uji petik BPK yang tertuang melalui LHP BPK pada tahun 2016, terdapat kelebihan bayar atas perjalan dinas dari 20 SKPD di Pemerintahan Kabupaten Natuna sebesar Rp807.057.185,67. Sehingga BPK merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Natuna, untuk melakukan penyetoran dana tersebut ke kas Daerah
Berikut 20 SKPD berdasarkan hasil LHP BPK Tahun 2016
-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Badan Kesatuan Bangsa dan politik daerah
-Sekretariat DPRD
-Sekretariat Daerah
-Badan Pemberdayaan perempuan dan keluarga bencana
-Badan Pengelola Perbatasan
-Dinas Kehutanan dan perkebunan
-Dinas Pendudukan dan pencacatan sipil
-PTSP
-BPKAD
-Sekretariat Korpri
-BP3D
-Dinas Pertambangan dan Energ
-Dinas Kelautan dan Perikanan
-Dinas Pendapatan Daerah
-Satuan Polisi Pamong Praja
-Badan Kepegawaian Daerah
-Dinas Pariwisata
-Dinas Pemuda dan Olahraga
-Dinas Pekerjaan Umum
Amin selaku kepala Inspektorat Kabupaten Natuna, saat di konfirmasi melalui sambungan tlp mengenai temuan LHP BPK tahun 2016 Rabu (31/1/24) menuturkan, mengenai temuan terhadap perjalan dinas pada 20 SKPD sebesar 807 juta, saat ini proses pembayaranya tinggal Rp 88.799.300 dan dalam proses pengembalian ujar amin
saat awak media ini mempertanyakan mengenai perjanjian STMJ, amin menuturkan sudah ada dan sudah ada jaminan surat tanah,lantas mungkinkah pada tahun 2024 ini, Kabupaten Natuna masih mendapatkan predikat WTP oleh BPK, sedangkan temuan yang sudah berjalan 8 tahun belum terselesaikan oleh Pemerintah Natuna pada saat ini. (Arizki)
Redaktur : Syahrul
