Penyelidikan KPK Terhadap Proyek Whoosh yang Menimbulkan Kontroversi
Ekonom ternama, Anthony Budiawan, menyerukan agar lembaga penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan dalam menyelidiki polemik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Ia menilai, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk membuka transparansi kepada publik tentang siapa pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
“KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar Anthony Budiawan dalam video podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Kamis, 30 Oktober 2025. Ia menilai bahwa penyelidikan perlu dilakukan untuk mencari kejelasan mengenai pelibatan berbagai pihak dalam proyek ini.
Anthony kemudian menyinggung klaim dari Agus Pambagio yang menyebut bahwa pengadaan proyek Whoosh adalah keinginan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Ia mempertanyakan apakah benar Presiden langsung bertanggung jawab atau apakah ada oknum di bawahnya yang bermain dalam proyek tersebut.
“Apa juga ada selain Jokowi? Apakah Kementerian BUMN pada saat itu yang dianggap sebagai pemilik proyek atau di situ juga ada Luhut?” tambahnya. Anthony menyebut bahwa Luhut, meski saat itu belum menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, sering kali hadir dalam berbagai kebijakan pemerintah.
Menurut Anthony, KPK tidak boleh lagi main-main karena kasus ini menyangkut kerugian keuangan negara sebesar 4,5 sampai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Ia menilai bahwa penyelidikan perlu dilakukan dengan cepat dan transparan.
Sorotan Pernyataan Luhut Mengenai Whoosh
Sorotan juga ditujukan pada pernyataan Luhut yang menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” saat didatangkan ke Indonesia. Anthony menyoroti pernyataan tersebut, yang disampaikan oleh Luhut saat ia dialihkan menjadi Menko Marves pada 2019.
“Di sini kita juga lihat statement Luhut yang sangat menarik, ‘Sewaktu saya menerima proyek ini, proyek ini sudah busuk’ jadi waktu dia pada 2019 dialihkan sebagai Menko Marves, dia bilang proyek ini sudah busuk,” kata Anthony. Ia menilai bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa proyek ini sudah bermasalah sejak tahun 2019.
Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Luhut akan menjelaskan pernyataannya tersebut? Anthony menilai bahwa pernyataan ini memicu pertanyaan besar tentang siapa yang bertanggung jawab atas masalah yang terjadi.
Upaya Cuci Tangan dan Mencari Kambing Hitam
Dalam video tersebut, Anthony juga melemparkan dugaan bahwa ada indikasi upaya cuci tangan dan pencarian kambing hitam dalam kasus ini. Menurutnya, target utamanya adalah Rini Soemarno, mantan Menteri BUMN periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi.
“Ini sudah agenda cuci tangan lalu mencari kambing hitam, siapa? Ya, pemilik proyek saat itu,” jelas Anthony. Ia menilai bahwa Rini Soemarno pasti terlibat dalam proyek ini karena ia yang bertanggung jawab atas BUMN di bawahnya.
Janji KPK Selidiki Kasus Dugaan Mark Up Whoosh
KPK sendiri telah menyatakan bahwa mereka proaktif melakukan penyelidikan terkait kasus penggelembungan anggaran proyek Whoosh. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti jika ada informasi terkait tindak pidana korupsi.
“Kami tidak menunggu, kami mencari juga informasi,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan kepada awak media pada Selasa, 21 Oktober 2025. Ia menilai bahwa penyelidikan perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan data yang akurat.
Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025. Ia menyebut bahwa biaya per satu kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya 17-18 juta dolar AS. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan tiga kali lipat.
“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujar Mahfud MD dalam podcast tersebut.
Atas dugaan tersebut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa Mahfud MD dapat membuat laporan berdasarkan data yang mendukung. “Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” tutur Setyo kepada awak media di Jakarta pada 16 Oktober 2025 lalu.
