Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan darurat pada hari Senin, 5 Januari 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah untuk membahas secara mendalam mengenai serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dengan tujuan menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, di ibu kota Caracas. Pernyataan mengenai pertemuan ini disampaikan oleh perwakilan kepresidenan Somalia yang saat ini memegang posisi di Dewan Keamanan PBB.
Pertemuan mendesak ini, yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10:00 pagi waktu setempat, merupakan permintaan langsung dari pihak Venezuela. Permintaan tersebut kemudian diteruskan dan didukung oleh Kolombia, sebagaimana dikonfirmasi oleh sumber-sumber diplomatik. Kolombia, dengan dukungan kuat dari Rusia dan Tiongkok, secara resmi mengajukan permintaan untuk diadakannya sidang Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara ini.
Ini bukanlah kali pertama Dewan Keamanan PBB membahas situasi yang berkaitan dengan Venezuela dan Amerika Serikat. Sebelumnya, pada bulan Oktober dan Desember, Dewan Keamanan telah mengadakan dua kali pertemuan untuk membahas eskalasi ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa seriusnya isu yang sedang dihadapi oleh komunitas internasional.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Sabtu, menyatakan secara tegas bahwa Washington akan memimpin Venezuela “sampai saatnya kita dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.” Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana Trump berencana untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Venezuela, mengingat kompleksitas situasi politik dan sosial di negara tersebut.
Venezuela: Tuduhan Perang Kolonial dan Pelanggaran Hukum Internasional
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menyampaikan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu. Dalam suratnya, Moncada dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat merupakan “perang kolonial” yang bertujuan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik Venezuela yang dipilih secara demokratis oleh rakyatnya. Ia menuduh bahwa tujuan utama di balik serangan ini adalah untuk memaksakan sebuah pemerintahan boneka yang nantinya akan memfasilitasi penjarahan sumber daya alam Venezuela, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia.
Moncada lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan Amerika Serikat telah melanggar Pasal 2 Piagam PBB. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.” Pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan serius yang mengancam kedaulatan Venezuela.
Menanggapi situasi ini, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Stephane Dujarric, memberikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa aksi militer Amerika Serikat di Venezuela pada malam sebelumnya merupakan “preseden yang berbahaya.” Dujarric menekankan kembali pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, oleh semua pihak yang terlibat. Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam atas fakta bahwa aturan hukum internasional tampaknya belum sepenuhnya dihormati dalam insiden ini.
Latar Belakang Eskalasi Ketegangan dan Tindakan Militer AS
Pemerintahan Trump selama beberapa bulan terakhir telah secara konsisten menargetkan kapal-kapal yang diklaim terlibat dalam perdagangan narkoba di perairan lepas pantai Venezuela dan di Samudra Pasifik Amerika Latin. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa adanya bukti yang kuat dan transparan.
Amerika Serikat juga telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Bulan lalu, AS mengumumkan blokade terhadap semua kapal yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Tindakan ini berujung pada pencegatan dua kapal tanker yang membawa muatan minyak mentah Venezuela.
Pada bulan Oktober, Amerika Serikat mencoba membenarkan tindakan militernya dengan mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB. Pasal ini mengharuskan Dewan Keamanan PBB untuk segera diberitahu mengenai tindakan apa pun yang diambil oleh suatu negara untuk membela diri terhadap serangan bersenjata. Namun, klaim ini masih menjadi subjek perdebatan dan analisis mendalam oleh para ahli hukum internasional.
Meskipun demikian, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, memberikan pernyataan yang berbeda di platform X pada hari Sabtu. Ia mengklaim bahwa tindakan ini “bukanlah perubahan rezim, ini adalah keadilan.” Waltz menggambarkan Presiden Maduro sebagai seorang diktator yang tidak sah dan dituduh memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika.
Kronologi Penculikan dan Dakwaan Hukum
Pasukan Amerika Serikat dilaporkan berhasil menculik dan menerbangkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, keluar dari Venezuela pada Sabtu pagi. Presiden AS Donald Trump menggambarkan operasi ini sebagai sebuah “operasi dramatis semalam.”
Menyusul peristiwa tersebut, jaksa federal di Distrik Selatan New York secara resmi membuka dakwaan pada Sabtu pagi. Dakwaan tersebut menuduh Nicolas Maduro dan Cilia Flores terlibat dalam penyelundupan “berton-ton kokain” ke Amerika Serikat, serta berbagai kejahatan lain yang diduga telah mereka lakukan.
Para kritikus dari berbagai kalangan telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap serangan ini. Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional, mengabaikan otoritas Kongres Amerika Serikat, dan berisiko menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut, tidak hanya di Venezuela tetapi juga di seluruh wilayah Amerika Latin yang lebih luas. Dampak jangka panjang dari tindakan ini masih menjadi perhatian utama komunitas internasional.
