Amerika Serikat melancarkan operasi militer berskala besar yang mengguncang Venezuela pada Sabtu, 3 Januari 2026, dini hari. Serangan ini tidak hanya menimbulkan serangkaian ledakan dahsyat di ibu kota Caracas dan berbagai wilayah lainnya, tetapi juga berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Presiden AS Donald Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social, mengumumkan keberhasilan penangkapan Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Trump mengklaim bahwa keduanya telah berhasil dikeluarkan dari Venezuela. Tindakan drastis ini didasarkan pada tuduhan kriminal serius yang telah lama membebani Maduro di pengadilan Amerika Serikat.
Latar Belakang Penangkapan: Tuduhan “Narkoterorisme”
Sejak tahun 2020, Departemen Kehakiman AS telah mengajukan dakwaan terhadap Maduro atas tuduhan “narkoterorisme,” yang merujuk pada praktik perdagangan gelap narkotika yang menggunakan metode teror untuk melindungi operasinya. Jaksa Agung AS, Pam Bondi, secara spesifik menyatakan bahwa Maduro dan istrinya akan menghadapi tuntutan di New York atas konspirasi terorisme dan penyelundupan narkotika.
Dalam pernyataannya, Bondi merinci dakwaan terhadap Maduro, yang mencakup konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senjata mesin dan perangkat destruktif, serta konspirasi untuk memiliki senjata mesin dan perangkat penghancur terhadap Amerika Serikat. Pemerintah AS juga menuduh Maduro memimpin sebuah kartel narkoba yang dikenal sebagai “Cartel de los Soles.” Pemimpin Venezuela ini diduga bekerja sama dengan kelompok gerilya Kolombia untuk menyelundupkan berton-ton kokain ke Amerika Serikat. Tuduhan-tuduhan inilah yang menjadi dasar hukum bagi otoritas AS untuk menuntut ekstradisi dan penuntutan terhadap Maduro di pengadilan Amerika Serikat pasca-penangkapannya.
“Operation Southern Spear”: Detail Operasi Penangkapan
Operasi militer yang diberi kode nama “Operation Southern Spear” ini dilaporkan melibatkan pasukan elit Delta Force. Menurut laporan dari The New York Times, penangkapan ini dimungkinkan berkat bantuan informan internal dari pemerintahan Maduro sendiri yang bekerja sama dengan CIA. Dua sumber yang mengetahui jalannya operasi ini mengungkapkan bahwa Maduro dan istrinya ditangkap saat tertidur lelap dan diseret keluar dari kamar mereka.
Selanjutnya, Maduro dilaporkan dibawa keluar dari Venezuela menggunakan kapal perang AS, USS Iwo Jima, menuju New York untuk menjalani proses hukum. Forbes melaporkan bahwa Trump sempat merilis foto yang menunjukkan Maduro berada di kapal perang AS tersebut. Dalam foto yang diunggah Trump, Maduro terlihat mengenakan penutup mata, penutup telinga, dan jaket berwarna abu-abu dengan dalaman putih. Ia tampak memegang sebotol air kemasan, dengan seorang petugas berdiri di sampingnya. Live update dari NBC News mengonfirmasi bahwa Maduro telah tiba di New York sekitar pukul 16:51 waktu setempat pada hari yang sama.
Respons Pemerintah Venezuela dan Dunia
Pemerintah Venezuela, sebelum foto Maduro dirilis, menolak mengakui penangkapan tersebut secara resmi dan menuntut bukti konkret. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mendesak Washington untuk memberikan “bukti kehidupan” atas keberadaan Maduro dan istrinya. Rodriguez menyatakan bahwa dalam menghadapi serangan brutal ini, Venezuela tidak mengetahui lokasi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, sehingga menuntut Presiden Donald Trump untuk memberikan bukti keberadaan mereka.
Pemerintah Venezuela juga melabeli tindakan ini sebagai “agresi imperialis” dan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak atas pelanggaran kedaulatan negara mereka.
Rencana AS Pasca-Penangkapan: Pengelolaan Sementara dan Sektor Energi
Setelah operasi militer yang berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan “menjalankan” Venezuela untuk sementara waktu hingga tercapainya transisi pemerintahan yang aman dan teratur. Trump menyatakan bahwa negaranya akan mengelola Venezuela sebagai bagian dari upaya stabilisasi dan transisi, meskipun ia tidak merinci secara jelas mekanisme atau durasi keterlibatan tersebut. “Kami akan mengelola negara itu sampai tiba saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” ujar Trump dalam konferensi pers.
Fokus Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada masalah hukum Maduro, tetapi juga menyentuh sektor ekonomi, khususnya cadangan minyak Venezuela yang merupakan terbesar di dunia. Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika dalam memulihkan sektor tersebut. “Kita akan meminta perusahaan minyak besar Amerika masuk ke sana dan menghabiskan miliaran dolar, serta memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah,” kata Trump.
Rencana ini memicu perdebatan global, dengan pandangan bahwa langkah ini merupakan upaya AS untuk mengamankan kontrol atas sumber daya energi di kawasan tersebut. Di dalam negeri AS sendiri, para kritikus seperti Senator Chuck Schumer menyebut rencana tersebut “sembrono” dan berpotensi menimbulkan ketakutan akan intervensi tanpa akhir. “Ide yang Trump rencanakan untuk menjalankan Venezuela akan memicu ketakutan di jantung semua penduduk Amerika. Rakyat Amerika telah melihat hal semacam ini sebelumnya dan membayar harga yang sangat mahal,” kata Schumer.
Dampak Internasional: Ketegangan Geopolitik dan Seruan Mendesak
Penangkapan Maduro oleh AS menimbulkan ketegangan geopolitik baru di Amerika Latin. Kolombia dilaporkan menempatkan pasukan di perbatasan karena kekhawatiran akan arus pengungsi dari Venezuela. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menjadi salah satu pemimpin negara tetangga yang pertama kali merespons, menyatakan bahwa Caracas sedang dibombardir dengan rudal dan menyerukan agar Dewan Keamanan PBB serta Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) segera menggelar sidang darurat untuk membahas legalitas internasional atas agresi tersebut.
Brasil juga menyebut serangan tersebut telah “melintasi batas yang tidak dapat diterima” dan menyerukan respons dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut tindakan ini sebagai penghinaan besar terhadap kedaulatan Venezuela dan preseden yang sangat berbahaya bagi komunitas internasional.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan militer AS ke Venezuela, menyebutnya sebagai preseden yang berbahaya. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, dan menyatakan keprihatinan bahwa aturan hukum internasional belum dihormati.
Respons dari pemimpin negara lain pun beragam. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz menuntut agar transisi kepemimpinan di Venezuela dilakukan secara demokratis, damai, dan menghormati keinginan rakyat. Sementara itu, negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia mengecam keras tindakan AS, sedangkan Inggris menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam operasi militer tersebut.
