Bentrokan Saat Penyaluran Bantuan di Aceh: Akademisi USK Prihatin dan Ingatkan Sejarah
BANDA ACEH – Insiden bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat yang terjadi saat konvoi penyaluran bantuan kemanusiaan di Aceh pada Kamis (25/12/2025) menuai keprihatinan dari kalangan akademisi. Dr. Effendi Hasan, seorang akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus pengamat politik Aceh, menyayangkan peristiwa tersebut, mengingat situasi yang seharusnya mengedepankan solidaritas dan empati kemanusiaan.
Peristiwa ini terjadi ketika rombongan bantuan, yang turut membawa bendera Aceh, melakukan konvoi. Dr. Effendi menekankan bahwa dalam kondisi darurat kemanusiaan, prioritas utama seluruh pihak seharusnya adalah keselamatan dan pemulihan warga yang terdampak. Ia berpendapat bahwa penyaluran bantuan seharusnya menjadi ruang netral, bebas dari ketegangan simbolik maupun kecurigaan politik.
“Ketika bantuan berubah menjadi arena konflik, maka yang dirugikan adalah korban bencana itu sendiri,” ujar Dr. Effendi. Ia menambahkan bahwa aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sementara masyarakat juga berhak mengekspresikan identitas kedaerahan mereka, asalkan dilakukan secara damai dan tidak provokatif.
Pentingnya Pendekatan Persuasif dan Dialogis
Dr. Effendi Hasan menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan dialogis, bukan tindakan represif yang justru berpotensi memperlebar jurang pemisah antara negara dan masyarakat. Ia mengingatkan kembali sejarah panjang konflik di Aceh yang berlangsung selama 32 tahun, menjadikannya sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang kembali.
“Cukuplah sejarah konflik panjang Aceh selama 32 tahun yang lalu menjadi pengalaman yang berharga untuk tidak terulang kembali,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang yang mengajarkan pentingnya sensitivitas sosial dan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan tindakan di lapangan.
Lebih lanjut, Dr. Effendi menyatakan bahwa trauma masa lalu tidak boleh dibiarkan muncul kembali hanya karena miskomunikasi dan absennya pendekatan humanis. Negara, menurutnya, harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai sumber ketakutan bagi warga yang sedang berduka.
Bantuan Kemanusiaan Bukan Arena Kontestasi Politik
Akademisi USK ini menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan tidak seharusnya diseret ke dalam arena kontestasi politik maupun simbolik. Aparat negara, masyarakat sipil, dan seluruh elemen lokal perlu menahan diri serta mengedepankan prinsip proporsionalitas, komunikasi dialogis, dan sensitivitas terhadap sejarah Aceh.
Dalam konteks ini, negara dituntut untuk hadir dengan pendekatan yang persuasif dan berbasis kearifan lokal, bukan semata-mata mengandalkan pendekatan keamanan. Di sisi lain, masyarakat sipil dan kelompok lokal diharapkan tidak membuka celah bagi manipulasi simbol yang dapat menimbulkan berbagai tafsir dan berujung pada eskalasi konflik horizontal.
Aceh telah membayar mahal atas konflik yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, setiap indikasi upaya pemecah belah, baik melalui simbol, narasi elit versus akar rumput, maupun politisasi bencana, harus dihadapi dengan kedewasaan politik dan kejernihan berpikir kolektif.
Fokus pada Kemanusiaan dan Evaluasi Internal
Dr. Effendi menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah kemanusiaan, bukan adu tafsir identitas. Ia mendorong dilakukannya evaluasi internal dan koordinasi lintas pihak, baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, maupun elemen masyarakat sipil. Tujuannya adalah agar penyaluran bantuan di masa mendatang dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan bermartabat.
“Karena itu, Dr. Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menahan diri, menjaga ketenangan, serta tidak terpancing oleh narasi yang berpotensi memecah belah,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga kedamaian Aceh demi kemaslahatan seluruh masyarakat. “Saat ini bukan waktunya saling menyalahkan. Fokus kita harus satu, yakni menyelamatkan manusia, memulihkan kehidupan, dan menjaga Aceh tetap damai. Ayo kita sama-sama menjaga Aceh untuk kemaslahatan kita semua,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi dan pemahaman bersama dalam menghadapi situasi darurat, serta pentingnya belajar dari sejarah demi terciptanya kedamaian dan stabilitas di Aceh.
